Oleh : Agung Wahyudi
Ketika kita terdera tragedi, kemiskinan, kelaparan, dan penindasan, kita selalu menyoal dua hal : konspirasi musuh dan lemahnya solidaritas atau persatuan kita. Kaki tangan musuh seakan merambah setiap masalah yang menimpa kita. Dan kita seolah tak sanggup membendung itu karena persatuan kita lemah.
Dalam momentum 1 Juni ini, mari sejenak kita menyoal persatuan kita dari sisi lain. Tentu banyak faktor yang dapat mempersatukan kita: keyakinan, sejarah, bangsa dan bahasa. Tapi semua faktor ini tidak berfungsi efektif menyatukan kita. Sementara itu, ada banyak faktor yang mengoyak persatuan kita. Misalnya, kebodohan, fanatik kelompok, ambisi, dan konspirasi dari pihak luar.
Mungkin itu yang sering kita dengar setiap kali menyoroti soal persatuan. Tapi di sisi lain, sebenarnya yang mempersatukan kita adalah “suasana jiwa” yang sama. Mungkin ini kelihatannya remeh temeh tapi, demikianlah bahwa persatuan itu adalah refleksi dari suasana jiwa kita. Ia bukan sekadar soal konsensus bersama.
Persatuan hanya bisa terwujud di tengah suasana jiwa tertentu dan tak akan terwujud dalam suasana jiwa yang lain. Misalnya, perasaan keadilan. Persatuan akan terwujud jika dalam skala individu maupun kolektif orang merasakan suasana jiwa yang sama-sama diperlakukan secara adil.
Bagaimana mungkin orang bisa bersatu jika yang dipertontonkan kepada mereka adalah potret ketidakadilan. Ketidakadilan dalam pembangunan. Ketidakadilan dalam pendidikan. Ketidakadilan dalam kesejahteraan. Dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.
Soekarno dan Golongan Islam
Dalam proses pembuahan Pancasila, salah satu yang dikompromikan adalah soal keislaman dan kebangsaan. Singkatnya, golongan Islam mau berkompromi karena menurut mereka Pancasila sebagai dasar negara sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan mereka rela berkorban dengan dihapusnya “tujuh kata” dalam piagam jakarta demi persatuan Indonesia.
Potret perumusan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan segala komprominya adalah potret tentang bagaimana golongan Islam dalam hal ini rela berkorban karena mereka punya suasana jiwa yang sama dengan golongan kebangsaan yaitu bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat itu adalah dasar negara sebagai prasyarat menjadi negara merdeka.
Mari Belajar Bersatu!
Jiwa-jiwa yang menginginkan persatuan harus terbebas dari “kemahahebatan”, “kemahatahuan”, dan “keserbabisaan”. Ia juga harus terbebas dari ketidakmampuan untuk menghargai dan menilai segi-segi positif karya orang atau kelompok lain.
Jiwa seperti ini sepenuhnya harus merdeka dari narsisme individu atau kelompok. Maksudnya ia tidak mengukur kebaikan orang lain atau kelompok lain dari kadar manfaat apa yang ia dapat berikan. Bayangkan saja jika golongan Islam saat itu tidak mau berkompromi dengan golongan kebangsaan (non muslim wilayah timur) saat perumusan dasar falsafah negara, mungkin Indonesia saat ini tidak seperti apa yang ada hari ini.
Padahal andaikan golongan Islam mengandalkan “kemahabesarannya” mungkin saja mereka memilih berpisah daripada harus berkorban nilai yang mereka anut dan yakini. Tapi hal itu tidak terjadi karena ulama kita (golongan Islam) saat itu merasakan betul bahwa suasana jiwa bangsa Indonesia saat itu adalah persatuan dan kehendak merdeka yang secepatnya perlu diraih.
Semangat bersatu inilah yang perlu kita tumbuhkan dan pelihara saat ini. Jangan sampai ada suatu golongan karena kebesaran sejarahnya mereka merasa lebih baik dan lebih berhak terhadap bangsa ini. Jangan sampai karena ketidaksepahaman dan ketidaksetujuan terhadap kelompok lain sehingga kita mengklaim diri lebih “nasionalis” dibanding yang lain. Jangan sampai hanya karena perbedaan pandangan sehingga kita mengklaim kebenaran itu seorang diri.
Negara Indonesia didirikan bukan untuk melayani kepentingan kaum mayoritas (suku dan agama). Bukan juga untuk melindungi kepentingan kaum minoritas. Tapi, Indonesia didirikan untuk memenuhi dan melindungi kepentingan setiap anak bangsa yang hidup di bawah langit dan di atas tanah nusantara ini. Indonesia didirikan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. []
