LENTERA.PRESS, Makassar – 4 September 2025 – Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Makassar menggelar dialog bersama Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, di Warkop Lakopi, Jalan Hertasning, Makassar. 04/09/2025.
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana santai namun serius, membahas dinamika aksi demonstrasi yang digelar pada 1 September 2025 lalu.
Aksi Cipayung Plus sebelumnya disebut sebagai gerakan yang strategis, terstruktur, dan terkonsolidasi, sehingga berjalan tertib dan jauh dari tindakan anarkis.
Dalam forum dialog ini, mahasiswa kembali menekankan bahwa perjuangan mereka membawa aspirasi rakyat dengan tuntutan yang jelas dan rasional.
Hadir dalam diskusi tersebut, Wamen HAM Mugiyanto bersama jajaran stafnya, serta perwakilan dari berbagai organisasi kemahasiswaan di bawah payung Cipayung Plus.
Para perwakilan organisasi menyampaikan kembali aspirasi dan tuntutan yang sebelumnya dibawa dalam aksi demonstrasi, mulai dari reformasi total Polri dan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sekretaris Jenderal KAMMI Daerah Makassar, Muhammad Ilham, yang turut hadir dalam forum ini, menegaskan bahwa aksi Cipayung Plus bukanlah gerakan spontanitas, melainkan aksi yang terorganisir dengan tujuan yang jelas.
“Aksi demonstrasi yang kami lakukan adalah bentuk perjuangan kolektif mahasiswa dengan tuntutan yang jelas. HAM seharusnya hadir untuk melindungi gerakan rakyat, bukan justru membatasinya,” Ilham Sekjend PD KAMMI Makassar.
“Kami juga meminta atensi Kementerian HAM terkait desakan pencopotan Kapolri, karena masalah ini menjadi simbol dari tuntutan reformasi total Polri,” tegas Ilham.
Dialog tersebut menjadi ruang penting bagi mahasiswa dan pemerintah untuk bertukar pandangan terkait kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
Wamen HAM sendiri menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menghargai kebebasan berpendapat sesuai koridor hukum.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan komunikasi antara mahasiswa dan Kementerian HAM, guna memastikan aspirasi yang disuarakan tidak berhenti hanya di jalanan, tetapi juga mendapatkan ruang dalam kebijakan negara.
