SPPG Jadi ASN Dinilai Tidak Tepat, KAMMI Sulsel Minta Evaluasi Kebijakan

LENTERA.PRESS, Makassar — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) Wilayah Sulawesi Selatan dengan tegas menolak wacana menjadikan SPPG sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut dinilai tidak mencerminkan keadilan sosial, tidak menjawab persoalan utama ketenagakerjaan, serta berpotensi mencederai prinsip meritokrasi dalam sistem kepegawaian negara.

Plt Ketua Umum PW KAMMI Sulsel, Muh. Imran, menegaskan bahwa negara seharusnya memprioritaskan pengangkatan dan kesejahteraan guru honorer, tenaga pendidik, dan tenaga pelayanan publik yang telah lama mengabdi, bukan justru membuka jalur ASN baru yang tidak berbasis masa pengabdian dan kebutuhan strategis bangsa.

“Kami menolak keras SPPG dijadikan ASN. Banyak guru honorer yang puluhan tahun mengabdi dengan gaji tidak layak, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan status. Negara seharusnya hadir untuk mereka terlebih dahulu,” tegas Muh. Imran.

Menurut KAMMI Sulsel, wacana tersebut menunjukkan ketimpangan kebijakan dan minimnya sensitivitas pemerintah terhadap realitas sosial di lapangan. Pengangkatan ASN harus mengedepankan asas keadilan, kebutuhan riil sektor pelayanan dasar, serta transparansi dan akuntabilitas.

KAMMI Sulsel juga mengingatkan bahwa ASN bukan sekadar status pekerjaan, melainkan amanah pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengangkatan ASN harus berbasis pada analisis kebutuhan nasional, bukan kepentingan jangka pendek atau proyek kebijakan tertentu.

“Jika negara serius membangun kualitas sumber daya manusia, maka kesejahteraan guru dan tenaga pendidik harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kebijakan ini justru melukai rasa keadilan rakyat,” lanjutnya.

PW KAMMI Sulsel mendesak pemerintah untuk:
1. Membatalkan wacana SPPG dijadikan ASN.
2. Memprioritaskan pengangkatan guru honorer dan tenaga pendidik yang telah lama mengabdi.
3. Mengevaluasi kebijakan kepegawaian nasional agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

KAMMI Sulsel menyatakan akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan publik yang tidak berpihak pada keadilan sosial dan kepentingan rakyat luas