LENTERA.PRESS, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah memberikan catatan kritis mengenai dinamika sistem pemilihan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa substansi demokrasi terletak pada prinsip kejujuran dan keterbukaan, bukan semata-mata pada mekanisme teknis pemilihannya.
Menurutnya, demokrasi memiliki pakem atau prinsip inti yang tidak boleh ditawar, yakni pemilihan yang independen, masyarakat yang terbuka, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Soal nanti dibikin bertahap, bertangga, dan sebagainya, itu adalah pilihan-pilihan dari satu bangsa. Yang jelas, dia harus terbuka, Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), dan bebas,” ujar Fahri dalam keterangannya seperti dilansir dari kanal YouTube Partai Gelora Indonesia, Senin, (9/2/2026).
Ia mencontohkan bahwa variasi sistem pemilihan sebenarnya sudah terjadi di Indonesia. Misalnya, DKI Jakarta yang tidak memiliki pemilihan Walikota secara langsung oleh rakyat, atau Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki mekanisme penetapan Gubernur yang khas.
Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme teknis bisa menyesuaikan kebutuhan asalkan nilai dasar demokrasinya tetap terjaga.
Selain soal mekanisme, Fahri juga menyinggung tantangan besar demokrasi di era digital. Ia mengutip adanya pemikiran global yang mulai mempertanyakan relevansi pemilu konvensional karena kecepatan teknologi informasi saat ini seringkali melampaui respons lembaga perwakilan.
Namun, ia menekankan bahwa kunci utama untuk menghadapi tantangan tersebut adalah kecerdasan rakyat dan kualitas pemimpinnya.
Fahri mengeritik keras degradasi demokrasi yang terjadi jika pemimpin hanya mengandalkan popularitas atau kekayaan tanpa dasar intelektual.
“Partai politik itu bukan tempat orang kaya, bukan tempat orang berkuasa atau populer saja, tapi tempat orang berpikir, tempat kaum intelektual, tempat para filosof untuk mengideologisasi nilai-nilai kepada masyarakat,” tegasnya.
Menutup segmen tersebut, Fahri mengajak seluruh kader bangsa untuk terus mengasah kemampuan membaca “gambar besar” persoalan negara agar tidak terjebak dalam kegaduhan politik yang tidak produktif. []
