LENTERA.PRESS, Jakarta – Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Muzammil Ihsan, mengecam keras pernyataan dan inisiatif kontroversial Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait proyek “Penulisan Ulang Sejarah Indonesia” yang dinilai sarat kepentingan politik dan berpotensi mengaburkan memori kolektif bangsa, 11 Juli 2025.
Pernyataan ini merupakan respon dari paparan Fadli Zon dalam sidang Komisi I DPR RI yang menyebut bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional akan diluncurkan bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan RI.
Namun, berdasarkan kajian mendalam di bawah Koordinator Isu Kebudayaan BEM SI, proyek ini justru menimbulkan kekhawatiran serius karena minimnya keterlibatan korban, akademisi independen, dan cenderung menghilangkan catatan penting seperti tragedi Trisakti, Semanggi, penculikan aktivis, serta pemerkosaan massal Mei 1998.
“Sebagai Menteri Kebudayaan, Fadli Zon seharusnya menjadi penjaga ingatan sejarah bangsa, bukan justru menjadi aktor pengaburannya. Pernyataan dan proyek beliau menunjukkan upaya sistematis membungkam kebenaran sejarah demi romantisme kekuasaan masa lalu,” tegas Muzammil.
BEM SI menyatakan bahwa sejarah Reformasi 1998 bukan sekadar kronik masa lalu, melainkan fondasi demokrasi yang dibayar mahal oleh darah dan nyawa rakyat. Upaya penghapusan atau distorsi sejarah ini, merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan pelecehan terhadap korban pelanggaran HAM yang hingga kini belum mendapatkan keadilan ujar Widarman (Koordinator Isu Kebudayaan BEM SI).
Merespons kondisi tersebut, BEM SI mendesak Fadli Zon untuk:
- Meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas narasi yang menyesatkan dan meragukan tragedi Mei 1998.
- Mengakui secara resmi fakta-fakta pelanggaran HAM berdasarkan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
- Melibatkan Komnas HAM, akademisi independen, serta penyintas dalam penyusunan ulang narasi sejarah nasional.
- Membuka ruang dialog publik secara inklusif untuk memastikan penulisan sejarah berpihak pada kebenaran dan keadilan.
- Menghentikan praktik manipulasi sejarah dan hentikan proyek penulisan sejarah jika tidak menjamin keberpihakan pada kebenaran dan keadilan historis.
“Jika penghapusan sejarah tetap dilakukan, maka kami siap turun ke jalan untuk memastikan sejarah Indonesia tidak dibajak oleh elit dan kekuasaan,” tutupnya.
Melalui tagline “JAS MERAH FADLI ZON(K): Dosa Kekuasaan Dilindungi, Sejarah Dikebiri”, BEM SI akan menggelar kampanye media sosial, aksi simbolik di pusat dan daerah, serta mendorong uji publik atas draf sejarah nasional. Bagi BEM SI, sejarah bukan alat propaganda.
Sejarah adalah milik rakyat – harus dijaga dengan kejujuran, ditulis dengan nurani, dan diwariskan dengan keberanian.
