Saat Gaji DPRD Naik, Apa Kabar Rakyat?

LENTERA.PRESS – Kabar tentang naiknya gaji anggota DPRD belakangan ini menimbulkan reaksi beragam, tapi satu hal yang pasti: rakyat semakin resah. Mengapa? Karena ironi ini terlalu jelas untuk diabaikan. Di satu sisi, rakyat kecil harus berjibaku dengan harga pangan yang kian mencekik. Di sisi lain, wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan nasib rakyat justru sibuk menaikkan gajinya sendiri.

Mari kita bicara fakta. Gaji pokok seorang anggota DPRD memang tampak “kecil”, sekitar Rp4–5 juta. Tetapi itu hanya kulit luarnya. Di baliknya ada tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, tunjangan rumah, uang reses, biaya perjalanan dinas, hingga honor rapat. Jika ditotal, jumlahnya bisa mencapai Rp30–40 juta per bulan, bahkan lebih di beberapa daerah. Angka itu jelas sangat jauh dari rata-rata UMR yang berkisar Rp3–4 juta.

Sekarang bandingkan dengan kondisi rakyat. Di pasar, harga beras sudah menembus Rp15 ribu per kilogram. Cabai rawit bisa meroket Rp60–70 ribu. Minyak goreng yang katanya distabilkan tetap naik-turun, gula pasir pun tidak stabil. Nelayan harus menanggung harga solar yang melambung, petani pusing karena pupuk langka, sementara hasil panen mereka dijual murah ke tengkulak. Buruh pabrik bekerja lembur hanya untuk membawa pulang Rp3 juta sebulan. Pedagang kecil berharap dagangannya habis, tetapi daya beli masyarakat semakin melemah.

Di tengah kenyataan getir ini, apa yang dilakukan DPRD? Mereka justru mengetok palu untuk menambah kesejahteraan dirinya sendiri. Katanya, gaji yang layak akan membuat mereka bekerja lebih baik, bebas dari godaan korupsi. Tetapi mari jujur: sudah puluhan tahun gaji pejabat naik, apakah korupsi berhenti? Apakah pelayanan publik membaik? Apakah rakyat benar-benar merasakan kerja keras para wakilnya?

Pertanyaan-pertanyaan ini semakin tajam ketika kita menoleh ke ruang-ruang sidang DPRD. Kursi-kursi kosong kerap terlihat saat rapat penting. Peraturan daerah banyak yang mandek atau tidak relevan dengan kebutuhan rakyat. Fungsi pengawasan seringkali lemah, terutama saat mengawal penggunaan anggaran daerah. Ironisnya, di luar gedung DPRD rakyat harus antre minyak murah, mengeluh harga sembako, bahkan ada yang mati pelan-pelan karena tak mampu berobat. Jurang inilah yang membuat kenaikan gaji terasa menyakitkan.

Kita tidak menolak ide bahwa wakil rakyat juga berhak hidup layak. Tetapi ada urutan logika yang harusnya dipahami: sejahterakan rakyat dulu, baru bicara kesejahteraan wakil rakyat. Kalau rakyat sudah mendapatkan pendidikan murah, akses kesehatan memadai, harga pangan stabil, infrastruktur lancar, maka kenaikan gaji tidak akan terlalu dipermasalahkan. Rakyat tahu kerja keras layak dihargai. Namun apa yang terjadi saat ini justru kebalikannya.

Keputusan menaikkan gaji DPRD juga mengandung masalah lain: tidak ada keterlibatan publik. Rakyat tidak pernah diajak bicara. Tidak ada dengar pendapat, tidak ada survei kebutuhan. Tiba-tiba keputusan keluar, gaji bertambah, fasilitas makin lengkap. Padahal, uang yang mereka nikmati berasal dari pajak rakyat. Dari keringat buruh yang dipotong gajinya tiap bulan, dari pedagang kecil yang membayar retribusi, dari petani yang membeli pupuk mahal, dari nelayan yang membeli solar bersubsidi. Bukankah seharusnya setiap rupiah anggaran dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan untuk memanjakan diri sendiri?

Ketika gaji DPRD naik, pesan apa yang sampai ke rakyat? Pesan bahwa demokrasi ini hanya panggung sandiwara. Rakyat dipanggil saat pemilu, diajak janji manis, diberi spanduk penuh senyum. Setelah duduk di kursi empuk, mereka lupa siapa yang diwakili. Demokrasi akhirnya kehilangan makna, berubah jadi sekadar legitimasi untuk memperkaya diri.

Lalu, apa kabar rakyat? Rakyat tetap harus bangun pagi, bekerja keras, dan menahan lapar. Rakyat tetap menabung recehan untuk beli beras, tetap pusing dengan biaya sekolah anak, tetap takut kalau ada anggota keluarga sakit. Rakyat tetap harus pasrah dengan harga pangan yang dikendalikan tengkulak, tetap menunggu kebijakan yang entah kapan turun dari langit.

Naiknya gaji DPRD mungkin akan membuat mereka tidur lebih nyenyak. Tapi bagi rakyat, kabar ini justru membuat tidur semakin gelisah. Karena sekali lagi mereka disadarkan bahwa jarak antara wakil rakyat dan rakyat sudah semakin jauh.

Maka pertanyaan ini akan terus menggema, dari pasar tradisional sampai sawah, dari warung kopi sampai pabrik: “Saat gaji DPRD naik, apa kabar rakyat?” Dan sampai jawaban itu ditemukan, luka kepercayaan ini akan tetap menganga.

Oleh: Ibrahim