LENTERA.PRESS, Makassar — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah menuai beragam respons dari masyarakat. Salah satunya datang dari Robinson Andi Patunndu, aktivis GEMA.P.U.S–IPPMKB Makassar, yang mempertanyakan orientasi dan efektivitas program tersebut dalam menjawab persoalan gizi nasional.
Menurut Robinson, secara konseptual MBG memang terlihat sebagai langkah progresif dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun dalam praktiknya, program ini patut dikritisi secara serius: apakah benar-benar menjadi solusi struktural atas masalah gizi, atau justru sekadar proyek politis yang sarat kepentingan jangka pendek?
“Masalah gizi di Indonesia bukan sekadar soal tidak adanya makanan, tetapi menyangkut kemiskinan struktural, akses pangan yang timpang, kualitas pendidikan gizi, serta ketimpangan layanan kesehatan,” tegas Robinson.
Ia menilai bahwa program MBG berpotensi menjadi kebijakan populis apabila tidak disertai dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan transparansi anggaran. Tanpa itu, MBG justru rawan menjadi ladang proyek bagi segelintir pihak, sementara dampak nyatanya bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat masih dipertanyakan.
Robinson juga menyoroti minimnya pelibatan masyarakat sipil, akademisi, serta organisasi kepemudaan dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan MBG. Padahal, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Negara jangan hanya sibuk membagi makanan, tetapi lupa membangun sistem pangan yang adil dan berdaulat. Jika tidak, MBG hanya akan menjadi simbol politik, bukan solusi hakiki,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa GEMA.P.U.S–IPPMKB Makassar mendorong pemerintah untuk membuka ruang evaluasi terbuka, mempublikasikan data penerima manfaat secara transparan, serta memastikan bahwa MBG terintegrasi dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi keluarga, dan edukasi gizi.
Di akhir pernyataannya, Robinson mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum muda dan mahasiswa, untuk tetap kritis dan mengawal setiap kebijakan publik agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik sesaat.
