Anggaran Besar, Kualitas Nol: Siapa Bertanggung Jawab atas Aspal Terseret Hujan?

LENTERA.PRESS, Makassar – Kerusakan jalan merupakan persoalan vital yang seharusnya menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jalan yang layak dan aman adalah prasyarat utama kelancaran aktivitas masyarakat serta penopang utama arus lalu lintas, distribusi ekonomi, dan keselamatan publik.

Namun realitas di lapangan justru menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, jalan-jalan provinsi mengalami kerusakan parah, berlubang, dan bergelombang. Beberapa daerah yang menjadi sorotan di antaranya Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa. Bahkan di sejumlah ruas jalan yang baru saja diperbaiki dengan anggaran besar, hasilnya dinilai nihil dan tidak bertahan lama. Contohnya perbaikan jalan di Makassar, termasuk Jalan Hertasning, serta Jalan Poros Malino di Gowa, yang rusak kembali hanya dalam waktu singkat.

Menanggapi kondisi tersebut, Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sulawesi Selatan bersama Pengurus Daerah KAMMI Gowa menggelar Diskusi Publik sebagai ruang kontrol, evaluasi, dan desakan moral terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Diskusi publik ini mengangkat tema “Anggaran Besar, Kualitas Nol: Siapa Bertanggung Jawab atas Aspal Terseret Hujan?”, dengan menghadirkan:
Muh. Imran, S.Sos – PLT Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan
Mandala Putra – Ketua Umum PD KAMMI Gowa

Muh. Imran, S.Sos, PLT Ketua Umum PW KAMMI Sulsel, dengan tegas mengecam proyek perbaikan jalan bernilai hingga Rp22 miliar yang dinilai gagal secara kualitas. Ia mempertanyakan perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.

“Anggaran mencapai puluhan miliar rupiah, tetapi sekali hujan aspalnya terbawa arus. Ini menandakan ada masalah serius. Master plan-nya seperti apa? Kenapa hasilnya justru seperti pasir yang hanyut dibawa air hujan?” tegasnya.

PW KAMMI Sulsel dan PD KAMMI Gowa mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk:

Mengerjakan perbaikan jalan secara menyeluruh dan tidak terpotong-potong.
Memprioritaskan perbaikan pada jalan-jalan dengan kerusakan parah dan membahayakan keselamatan publik.
Melakukan evaluasi total terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur jalan provinsi.

Lebih lanjut, Muh. Imran menegaskan bahwa apabila persoalan ini tidak mendapat atensi serius dari Pemerintah Provinsi, maka KAMMI akan menggalang konsolidasi gerakan secara luas.

“Jika tidak ada evaluasi dan perbaikan serius, KAMMI akan mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk meminta BPK melakukan audit, serta KPK memeriksa secara menyeluruh pembangunan infrastruktur jalan provinsi,” tutupnya.

Diskusi publik ini diharapkan menjadi pemantik kesadaran publik sekaligus tekanan moral agar pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi benar-benar menghadirkan kualitas, keberlanjutan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.