LENTERA.PRESS, Jakarta – Di tengah persaingan global pariwisata yang semakin kompetitif, Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi diplomasi lunak (soft power) melalui destinasi wisata berkelanjutan. Salah satu yang dinilai paling layak adalah Desa Tetebatu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki sejarah panjang dan konsistensi pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
Pegiat pariwisata sekaligus putra asli Tetebatu, Ogy Sugianto, menilai Tetebatu patut kembali didaftarkan sebagai perwakilan Indonesia dalam ajang Best Tourism Village UN Tourism. Menurutnya, Tetebatu bukan hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga narasi sejarah, nilai budaya, serta praktik keberlanjutan yang relevan dengan standar global.
“Tetebatu bukan destinasi yang lahir secara instan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, desa ini sudah menjadi primadona kunjungan bangsa Eropa. Ini menunjukkan bahwa daya tarik Tetebatu memiliki akar sejarah yang panjang dan konsisten,” ujar Ogy.
Ia menjelaskan, sejak masa kolonial, Tetebatu dikenal sebagai tempat persinggahan penjelajah dan peneliti asing. Lanskap alam yang sejuk di kaki Gunung Rinjani, sistem pertanian terasering, serta kehidupan masyarakat yang harmonis dengan alam menjadikan desa ini menarik sejak puluhan tahun silam.
Sejarah tersebut, menurut Ogy, menjadi bukti bahwa pariwisata Tetebatu bukanlah fenomena sesaat. Ketertarikan wisatawan tidak dibangun melalui promosi masif, melainkan tumbuh dari kualitas alam dan budaya yang terjaga lintas generasi.
“Inilah makna keberlanjutan yang sesungguhnya. Alam tidak dieksploitasi, budaya tidak dipertontonkan secara artifisial, dan masyarakat tetap menjadi subjek utama pembangunan,” katanya.
Ajang Best Tourism Village UN Tourism, lanjut Ogy, bukan sekadar kompetisi estetika, melainkan ruang pengakuan global bagi desa-desa yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks tersebut, Tetebatu dinilai memenuhi seluruh kriteria, bahkan sebelum konsep sustainable tourism menjadi wacana internasional.
Ia juga menyoroti pentingnya desa wisata sebagai instrumen soft power Indonesia. Melalui pengalaman wisata, Indonesia dapat menyampaikan nilai-nilai kebangsaan tanpa pendekatan politik formal.
“Pesan itu hadir lewat pengalaman langsung wisatawan—tentang harmoni manusia dan alam, tentang kearifan lokal, dan tentang masyarakat yang berdaya,” jelasnya.
Ogy menilai, selama ini strategi pariwisata nasional masih kerap berorientasi pada pendekatan kuantitatif dengan mengejar angka kunjungan. Padahal, tanpa penguatan tata kelola destinasi, pendekatan tersebut berisiko menimbulkan degradasi lingkungan dan penurunan kualitas wisata.
Tetebatu, menurutnya, justru menawarkan model alternatif. Pariwisata dikembangkan berbasis komunitas, dengan keterlibatan langsung warga sebagai pengelola homestay, pemandu wisata, petani, dan pelestari budaya. Dampak ekonomi dirasakan secara lebih merata, sementara kelestarian lingkungan tetap terjaga.
“Model seperti ini sejalan dengan arah pariwisata global yang semakin menekankan keberlanjutan dan inklusivitas,” ujarnya.
Ia menegaskan, mendaftarkan kembali Tetebatu sebagai Best Tourism Village bukan semata soal pengakuan internasional, melainkan pernyataan sikap bahwa Indonesia memilih pariwisata yang berkeadilan dan bermartabat. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting, baik dalam proses nominasi maupun penguatan tata kelola desa wisata.
“Indonesia memiliki banyak destinasi indah, tetapi tidak semuanya memiliki sejarah panjang, konsistensi pengelolaan, dan kesiapan sosial seperti Tetebatu. Desa ini telah melewati berbagai fase sejarah tanpa kehilangan identitasnya,” tutup Ogy.
