LENTERA.PRESS, Makassar – Perdebatan mengenai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)—apakah berada di bawah Presiden atau kementerian tertentu, tidak boleh mengaburkan persoalan utama yang jauh lebih substansial. Bagi PW KAMMI Sulawesi Selatan, yang terpenting bukanlah perubahan struktur, melainkan penguatan peran Polri sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung rakyat.
Rakyat tidak membutuhkan wacana baru yang lahir dari meja kekuasaan tanpa pijakan kajian yang kuat. Rakyat menilai Polri dari kehadirannya di lapangan: ketika hukum ditegakkan dengan adil, ketika rasa aman benar-benar dirasakan, dan ketika aparat berdiri membela kepentingan masyarakat, bukan kepentingan segelintir elite.
PW KAMMI Sulawesi Selatan berpandangan bahwa menempatkan Polri tetap di bawah Presiden adalah pilihan yang paling rasional dan konstitusional. Posisi ini menjaga kejelasan komando nasional, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta menghindari lahirnya konflik otoritas dalam sistem keamanan negara.
Gagasan menghadirkan struktur baru, seperti menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu, tidak boleh dilakukan secara serampangan. Negara tidak boleh membuat kebijakan besar tanpa pertimbangan akademik, konstitusional, dan sosiologis yang kuat. Perubahan kelembagaan bukan solusi instan atas problem kinerja institusi.
Yang dibutuhkan hari ini adalah penguatan peran dan reformasi substansial, bukan eksperimen struktural. Polri harus diperkuat integritasnya, profesionalismenya, serta keberpihakannya kepada rakyat. Jangan menciptakan matahari kembar dalam urusan keamanan nasional yang justru melemahkan institusi negara itu sendiri.
PW KAMMI Sulawesi Selatan menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri di bawah Presiden bukanlah dukungan tanpa kritik.
Dukungan ini adalah dorongan moral agar Polri:
Semakin dekat dengan rakyat, tegas menegakkan hukum tanpa tebang pilih, menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, dan konsisten berada di barisan kepentingan publik.
Polri yang kuat bukanlah Polri yang sibuk dalam tarik-menarik kekuasaan struktural, melainkan Polri yang kokoh dalam nilai, berani dalam kebenaran, dan hadir sepenuhnya untuk rakyat.
Atas dasar itu, PW KAMMI Sulawesi Selatan menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, sembari menegaskan bahwa fokus utama haruslah memperkuat peran, fungsi, dan etos pengabdian Polri, bukan menciptakan kebijakan baru tanpa kajian yang matang dan bertanggung jawab.
