Oleh: E.Z. Muttaqien Yunus
Makassar sebagai kota dengan jumlah penduduk berkisar 1,5 juta jiwa memiliki begitu banyak permasalahan. Permasalahan tersebut menjadi sebuah tantangan bagi siapapun yang akan menjabat sebagai pemimpin di Kota Makassar.
Salah satu misalnya yang menjadi sorotan warga Makassar belakangan ini adalah penataan parkir liar. Keberadaan oknum-oknum jukir (juru parkir) yang menggunakan lahan yang bukan diperuntukkan sebagai lahan parkir serta menarik retribusi yang di atas standar menjadi sorotan warga.
Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan penanganan yang strategis terhadap 1,6 juta kendaraan motor serta sekitar 340 ribu mobil pribadi yang tercatat ada di Kota Makassar saat ini. Belum lagi tambahan kendaraan dari daerah penyangga Makassar yang masuk pada saat siang hari.
Ketegasan pemerintah kota melalui PD Parkir dibantu dengan keberadaan Dishub, Satpol PP dan Kepolisian diperlukan untuk membuat sebuah sistem penataan parkir yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemilik kendaraan.
PD Parkir perlu melihat peluang pada wilayah-wilayah yang terjadi lonjakan kebutuhan sarana parkir untuk menyediakan area parkir pada areal tersebut. Jangan lagi menggunakan bahu jalan yang akhirnya menimbulkan kemacetan dan menimbulkan ketidaknyamanan pada pengguna jalan.
Untuk sistem pembayaran agar menggunakan sistem cashless sehingga meminimalisir kemungkinan kebocoran pemasukan.
Keterbatasan ruang dapat diatasi dengan membangun sistem parkiran vertikal. Kebutuhan tenaga kerjanya dapat melibatkan jukir-jukir liar yang ada selama ini.
Mafia parkir yang selama ini beroperasi silahkan untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengelolaan gedung perparkiran. Tetapi jangan lagi ada parkir yang memakai bahu jalan apalagi badan jalan.
