100 Hari Kerja Wali Kota Makassar, Apa Masalah yang diselesaikan ?

LENTERA.PRESS, Setelah 100 hari kerja wali Kota Makassar KAMMI Makassar memberikan catatan permasalahan yang segera harus diselesaikan.

Dikenal dengan kota dunia saya secara pribadi mulai dari sejak walikota sebelumnya Danny Pomanto sudah mengkritik soal sampah yang belum juga selesai dan sudah berganti kepemimpinan.

Kenapa dengan sampah ?

Kepemimpinan Dany saya Muh Imran Ketua KAMMI Makassar, pernah menulis Opini berjudul “yang lebih penting dari lorong wisata” dimana program dany hanya mengurusi lorong yang secara dampak tak lebih penting dari menyelesaikan soal sampah di Makassar.

Munafri Arifuddin Wali Kota Makassar yang baru 

Menjelang pemilihan Walikota Makassar saya menulis buku Ontologi dengan berbagai tokoh dan budayawan, seniman, pemuda dan masyarakat di Kota Makassar dengan judul buku “ Jika Saya Menjadi Wali Kota Makassar”.

Saya salah satu penulis buku itu dan ada 5 hal atau persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Makassar untuk menjadikan sebagai kota dunia, karena hemat penulis julukan Kota Dunia adalah hal yang tidak sederhana dan harus dibuktikan secara empirik kebenaran dari syarat dan standar sebagai kota dunia, bukan sekedar julukan belaka untuk menaikan pamor, pujian dan capaian yang palsu untuk wali Kota yang sedang menjabat.

Apa permasalahan kota Makassar yang harus diselesaikan wali kota di setelah 100 hari kerja Walikota baru, ini 5 catatan penulis: 

  1. Kesenjangan Sosial Masyarakat  

“Robert Chambers mengungkapkan bahwa kesenjangan sosial merupakan semua gejala yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Gejala ini muncul karena adanya perbedaan keuangan atau ekonomi antara masyarakat yang berada di wilayah tertentu.”

Sehingga yang perlu dijawab “Jika saya menjadi walikota Makassar” adalah bagaimana memberikan kesejahteraan dengan standar memberikan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan dalam rumah tangga atau setiap masyarakat yang hidup di kota makassar, sehingga memberikan keseimbangan ekonomi adalah jawabanya, bagaimana pemerintah membuat perda atau aturan untuk mengelola keuangan seperti pajak agar ekonomi menengah keatas yang memberikan subsidi kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah agar bisa hidup dengan kebutuhan biaya rumah tangga, biaya sekolah anak atau pendidikan, dan lain-lain artinya jangan di bebankan pajak negara yang besar buat masyarakat ekonomi kebawah.

“Apabila meninjau dari Wikipedia, kesenjangan sosial merupakan semua hal yang berkaitan dengan ketimpangan dalam segi kekayaan, pendapatan, dan juga ekonomi.” 

Seiring dengan itu jelas bahwa poinnya adalah pemerataan sesuai kebutuhan dan batas kemampuan, masih pada poin pajak sebagai penghasilan negara, dengan standar ekonomi kebawa yang tetap dibebankan, pajak negara dengan kehidupan di kota Makassar yang serba-serbi dibeli dan biaya kehidupan mahal yang kemudian penghasilan tiap hari atau bulan hanya bisa menutupi kehidupan setiap hari maka akan membuat masyarakat ekonomi kebawah mengutang atau menjadi potensi alasan merampok dan mencuri karena terbebani pajak negara.

Sehingga jelas arah kebijakan yang bisa dibuat oleh walikota atau pemerintah kota membuat perda atau kebijakan berkaitan dengan itu.

  1. Lingkungan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH)

“Sebagaimana Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 Ayat (31): Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompokkan yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.”

Berdasarkan Data RTH 2020 Kota Makassar, total Luas RTH milik Pemkot dikalkulasi hanya sebesar 7,48% atau hanya sebanyak 14 km² yang terbesar dari total luasan Makassar sebesar 199,3 km² persegi.

“Ini tumbuh sangat minim jauh dibawah 1% per tahun. Kalau sesuai regulasi itu kebutuhan kita sebenarnya yang harus disediakan 30% atau 20%  untuk publik dan 10% untuk privat, nah persoalanya kita punya luas wilayah ini tidak ada, bahkan untuk sampai 200 Hektare saja tidak ada (lahan),” kata Kepala bidang RTH DLH Kota Makassar, sumber, BPK R Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan https://sulsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Potret-Suram-Layanan-Perizinan-Di-Makassar.pdf sehingga Yang perlu di jawab oleh walikota adalah bagaimana menata RTH yang dewasa ini semakin mines atau Kurang dan tidak sesuai standar.

Maka solusinya adalah bagaimana menjaga yang sudah ada di kota Makassar, dan membatasi Pembangunan yang kemudian mengorbankan lahan-lahan yang masuk sebagai pohon hidup alamiah dan di tanam agar bisa menjaga stabilitas RTH Kota Makassar, kenapa? Karena melihat kedepan Kota makassar yang kekurangan RTH akan semakin Tinggi tingkat Panas Kota makassar dan polusi karena tidak ada nya Pohon sebagai sumber penyegar udara.

  1. Pengelolaan Sampah Masyarakat Kota Makassar dan TPA

Sampah di kota Makassar merupakan salah satu yang paling urgen dan perlu perhatian yang besar dan khusus karena sangat berbahaya dan sangat mengganggu buah dari sampai yang terkumpul di TPA dan juga sampah yang berhamburan dimana-mana juga perlu di perhatikan oleh pemerintah kota.

Sehingga dari dua persoalan diatas perlu dijawab dengan jelas, soal Kenapa sampah di kota makassar itu terhambur atau tidak terkelola dengan baik karena persoalan pemerintah kota tidak menyediakan tempat sampah di tempat-tempat keramaian seperti pasar tradisional dengan disediakannya tong sampah atau tempat sampah di tempat keramaian atau dimana banyak aktivitas manusia maka akan menjawab sampah tak akan berhamburan dan dengan persedian jenis tempat sampah yaitu: tempat sampah untuk basah, kering, kaleng dan sampah rumah tangga. Dengan mobil yang menjemput berbeda di setiap jenis sampahnya. Dengan cara itu akan menjawab sampah akan tertata rapi dan tidak terhambur ke kanal, drainase, pinggir jalan dan tempat umum lainya.

Kemudian soal sampah di TPA Antang yang baunya menyengat luar biasa, perlu dijawab dengan apa? Jelas bahwa ada banyak negara yang sudah berhasil mengolah sampah, mengumpulkan, dan mendaur ulang, yang pertama: ketika kita terapkan tempat sampah yang jelas jenis dan tempatnya maka akan memudahkan mengolah jenis sampah ketika sampai di TPA. Kedua: metode Darat dengan Menimbun sampah atau mengubur salah satu cara yang populer di dunia dimana penimbunan ini biasa dilakukan di lahan yang tidak terpakai atau bekas penambangan yang lubang nya besar yang bisa menimbun sampah. Ketiga: daur ulang jelas dengan metode mengumpulkan, nah dengan menjadikan penataan tong sampah atau tempat sampah sesuai jenis maka akan memudahkan pemetaan atau pemisahan jenis sampah yang bisa didaur ulang seperti kaleng dan plastik bisa dengan jenis tong sampah di tempat keramaian di seluruh kota Makassar akan memudahkan aktivitas pengelolaan dan daur ulang.

Dan banyak jenis metode yang bisa dipikirkan oleh pemerintah kota, termasuk menjadikan pupuk organik jenis sampah rumah tangga yang basa dan banyak metode dan cara pengelolaan yang harus dipikirkan dan dilakukan pemerinta kota dan itulah salah satu cara yang akan aku lakukan “jika menjadi walikota Makassar”.

  1. Menjawab Banjir di Kota Makassar yang Hampir Setiap Tahun Terjadi

 Jika aku menjadi Walikota maka yang penting dipikirkan secara khusus dan perhatian yang khusus adalah soal banjir yang hampir setiap tahun ada beberapa titik yang sudah terprediksi bila musim hujan tiba pasti jadi danau daerah tersebut salah satunya Blok 10 Perumnas Antang yang kebetulan dekat dengan tempat tinggal penulis.

Salah satu penyebabnya adalah Tidak terarah drainase dan Tempa mengalir dari hulu ke hilirnya air sehingga menyebabkan mencari tempat yang rendah untuk tergenang. Sehingga Yang perlu dipikirkan pemerintah adalah bagaimana aliran air itu bisa jelas dan terbuangnya ke mana karena tempat terbuang atau ujung dari aliran yang tidak jelas dan tidak teratur khususnya di blok 10 Perumnas Antang tidak jelas terbuang ke mana air sehingga membuat air tertampung dan menenggelamkan rumah warga.

  1. Memprediksi atau Bagaimana Melihat Masa Depan Makassar

Jelas bagi penulis adalah bagaimana dari jabaran beberapa isu dan fenomena terjadi di kota Makassar maka perlu dipikirkan dan diprediksi agar bisa mempersiapkan ke depan Makassar akan seperti apa dengan terus bertambahnya jumlah kependudukan, dan terus berkurang RTH, banjir semakin banyak daerah yang berdampak, TPA yang semakin menggunung dan kesenjangan sosial di masyarakat semakin tampak.

Siapa yang memikirkan semua itu maka itulah walikota yang ideal menurut penulis untuk masa depan makassar, dengan visi dan misi jelas bahwa akan menjawab bagaimana kedepan makassar yang dewasa ini semakin banyak hal yang di luar dari ekspektasi.

Sehingga pemimpin yang dibutuhkan yang bisa menjawab itu semua dan banyak aspek lainnya yang mungkin belum terjabarkan dalam tulisan ini. Isu yang disebutkan penulis hanya sebagian kecil tapi sangat penting diselesaikan.

Muh Imran, Aktivis Mahasiswa, Ketua Umum KAMMI Makassar dan Pemerhati Kebijakan Pemerintah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *