Tegas Suarakan Keadilan Laut di Tingkat Nasional: PW KAMMI MALUKU Apresiasi Gubernur dan Wagub Maluku

LENTERA.PRESS, Ambon – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Maluku menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, LLM dan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, atas sikap tegas dan konsisten mereka dalam memperjuangkan keadilan pengelolaan sumber daya kelautan Maluku di tingkat nasional, 19/07/2025.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam forum resmi di Jakarta yang diberitakan oleh Patrolinews.id pada 3 Juli 2025, menyatakan secara lantang kekecewaan daerah terhadap praktik transshipment dan ketimpangan kebijakan maritim nasional. Dengan tegas ia menyampaikan, “Kami sakit hati, Pak!” sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat Maluku yang selama ini merasakan ketidakadilan pengelolaan kekayaan laut mereka.

PW KAMMI Maluku menilai sikap Gubernur merupakan bentuk realisasi dari janji setelah menerima aksi KAMMI Maluku dan sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) pada 26 Juni 2025 lalu, yang mengangkat isu keadilan maritim dan penghapusan praktik transshipment ilegal di perairan Maluku.

“Pak Gubernur telah membuktikan komitmennya. Apa yang beliau sampaikan di Jakarta adalah suara rakyat Maluku yang selama ini terpinggirkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya laut. Ini selaras dengan perjuangan kami saat aksi di Ambon beberapa waktu lalu,” ujar Amin Fidmatan, Ketua PW KAMMI Maluku, Sabtu (19/7/2025).

Tidak hanya kepada Gubernur, PW KAMMI Maluku juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, yang secara berani menyuarakan ketimpangan kebijakan fiskal dan pengelolaan laut dalam Focus Group Discussion (FGD) DPD RI di Jakarta pada 11 Juli 2025.

Dalam FGD bertema “Municipal Bond atau Pembiayaan Pembangunan Daerah”, Abdullah Vanath menyampaikan kritik tajam: “Laut 93%, Ikan Kita Pakai KTP Daerah Lain.” Pernyataan ini menggambarkan ironi dan ketimpangan nyata yang dialami Maluku sebagai daerah penghasil namun minim kontrol atas kekayaan lautnya.

“Kami sangat mengapresiasi keberanian dan ketegasan Pak Wagub dalam forum nasional tersebut. Pernyataan beliau menyentuh akar persoalan dan membuka mata semua pihak tentang pentingnya keadilan fiskal dan kedaulatan daerah atas sumber daya alamnya,” tambah Amin.

PW KAMMI Maluku berharap agar langkah progresif Gubernur dan Wakil Gubernur ini menjadi pemicu gerakan kolektif dari seluruh elemen daerah, baik pemerintah, DPR RI, DPD dan DPRD, pemuda, akademisi, maupun masyarakat sipil untuk terus memperjuangkan hak Maluku atas lautnya sendiri.

“Keadilan maritim bukan hanya untuk Maluku, tapi untuk masa depan Indonesia yang berkeadilan dari timur ke barat,” tutup Amin.