GMKI Cabang Makassar Desak Pemkot Tutup Gedung Runtono yang Diduga Langgar Aturan

LENTERA.PRESS, Makassar — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar melalui Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan, Berkham Sanggani Seno, mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera menutup Gedung Runtono di Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar. 10/11/2025

Desakan ini muncul setelah ditemukannya dugaan pelanggaran terkait ketiadaan lahan parkir yang memadai. Setiap kali gedung tersebut digunakan untuk kegiatan, kendaraan para pengunjung kerap memenuhi bahu jalan sehingga menghambat arus lalu lintas dan mengganggu aktivitas warga sekitar.

Menurut Berkham, kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan pengelolaan parkir sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi daerah.

“Gedung ini sangat mengganggu aktivitas warga sekitar. Setiap kali digunakan untuk acara, kendaraan pengunjung memenuhi bahu jalan dan menyebabkan kemacetan. Pemerintah harus tegas menindak dan menutup gedung ini sampai pihak pengelola menyediakan lahan parkir sendiri,” tegas Berkham Sanggani Seno, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Makassar.

GMKI Cabang Makassar menegaskan bahwa persoalan ini berkaitan langsung dengan lemahnya pengawasan instansi terkait. Mereka mengingatkan bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum secara jelas mewajibkan bahwa kegiatan parkir hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan, bukan di badan jalan atau fasilitas umum. Selain itu, perizinan bangunan usaha juga mensyaratkan penyediaan fasilitas parkir yang memadai oleh pengelola gedung.

“Jika pemerintah tidak bertindak, ini akan menjadi preseden buruk bagi pengelola gedung lainnya. Kota ini membutuhkan ketegasan dalam penegakan aturan, bukan pembiaran,” tambah Berkham.

Sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap tata kelola kota, GMKI Cabang Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk mengambil tindakan cepat dan tegas dengan menutup sementara Gedung Runtono hingga seluruh persyaratan perizinan dan kelengkapan fasilitas dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.