Tuntutan kepada Pemprov Sulsel: Kembalikan Layanan Bus Trans Mamminasata

LENTERA.PRESS – Penghentian operasional Teman Bus Makassar (Trans Mamminasata) pada akhir 2025 merupakan bentuk kebijakan yang abai terhadap kebutuhan riil masyarakat. Saya, Sahrul Ariansyah, Pengurus KAMMI Daerah Makassar sekaligus mahasiswa UIN Alauddin Makassar, dengan tegas menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera mengoperasikan kembali layanan Bus Trans Mamminasata.

Tuntutan ini tidak lahir dari ruang kosong atau sekadar sikap organisasi, melainkan dari pengalaman konkret sebagai pengguna aktif transportasi publik. Trans Mamminasata telah menjadi tulang punggung mobilitas ribuan warga mahasiswa, pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum yang membutuhkan sarana transportasi murah, relatif tertib, dan dapat diandalkan. Penghentiannya bukan hanya mencabut sebuah layanan, tetapi merampas hak mobilitas publik.

Bagi kami pengguna, Trans Mamminasata bukan fasilitas pelengkap, melainkan kebutuhan pokok. Ketika layanan ini dihentikan, yang muncul bukan solusi, melainkan kekacauan. Pemerintah memang menawarkan Bus Trans Sulsel sebagai pengganti, namun realitas di lapangan menunjukkan layanan tersebut belum siap dan jauh dari standar pelayanan publik yang manusiawi.

Saya mengalami sendiri berbagai persoalan mendasar: aplikasi yang tidak akurat, halte yang sering dilewati begitu saja oleh sopir, hingga kejadian ironis dan tidak bermartabat ketika saya dipaksa turun di tengah kemacetan karena halte tujuan terlewatkan bahkan harus membuka pintu bus sendiri.

Ini bukan sekadar keluhan individual, tetapi potret kegagalan sistemik pengelolaan transportasi publik.

Kondisi ini semakin parah di koridor vital Teknik Unhas Gowa–Unhas Tamalanrea. Koridor ini selama ini hidup berkat Trans Mamminasata dan menjadi urat nadi mobilitas Makassar–Gowa.

Anehnya, justru koridor yang paling dibutuhkan masyarakat ini dibiarkan terancam dihentikan total, tanpa kajian partisipatif dan tanpa mendengar suara pengguna.

Lebih ironis lagi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga gagal menunjukkan keseriusan dalam membangun ekosistem transportasi publik yang layak.

Jalan Hertasning salah satu jalur utama Trans Mamminasata dipenuhi lubang besar yang membahayakan keselamatan. Publik berhak bertanya: di mana logika kebijakan ketika layanan publik dihentikan, sementara infrastruktur dasarnya saja dibiarkan rusak?

Alasan klasik “anggaran berakhir” mencerminkan pendekatan kebijakan yang pendek, pragmatis, dan tidak berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Transportasi publik bukan proyek seremonial tahunan, melainkan investasi sosial untuk mengurangi kemacetan, menekan biaya hidup masyarakat, dan membangun kota yang berkeadilan.

Menghentikan Trans Mamminasata berarti mendorong masyarakat kembali pada kendaraan pribadi, memperparah kemacetan, dan menambah beban ekonomi rakyat kecil.

Karena itu, saya menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera mengevaluasi dan membatalkan kebijakan penghentian ini.

Operasikan kembali Bus Trans Mamminasata, setidaknya pada koridor-koridor strategis yang terbukti dibutuhkan masyarakat. Satu koridor saja telah memberi dampak besar bagi mobilitas, efisiensi biaya, dan keadilan akses transportasi.

Transportasi publik bukan kemurahan hati negara, melainkan hak warga.

Menghidupkan kembali Trans Mamminasata adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Sebaliknya, membiarkannya mati hanya akan melahirkan persoalan sosial baru—dan sekali lagi, rakyat kecil yang akan menjadi korban utamanya.

Oleh: Sahrul AriansyahPengurus KAMMI Daerah Makassar, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Juga Pengguna Trans Mamminasata