LENTERA.PRESS, Medan — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Prof. Dr. Taruna Ikrar, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi BPOM untuk mengendurkan pengawasan keamanan pangan, khususnya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto.
Penegasan tersebut disampaikan Taruna Ikrar saat melakukan inspeksi langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Barat Silalas, Kota Medan, Sumatera Utara. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan bagi masyarakat berjalan sesuai standar keamanan pangan, higienitas, dan mutu yang ditetapkan.
Dalam inspeksi tersebut, Kepala BPOM meninjau langsung proses penerimaan bahan baku, pengolahan makanan, sanitasi dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat program.
“Walaupun anggaran BPOM saat ini sangat terbatas, pengawasan terhadap keamanan pangan masyarakat tidak boleh berhenti. Ini menyangkut kesehatan rakyat dan masa depan generasi bangsa. Kami tetap bekerja maksimal dengan semangat pengabdian,” tegas Taruna Ikrar.
Menurut Taruna, Program MBG bukan hanya program sosial biasa, tetapi investasi besar negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
Taruna menjelaskan, BPOM terus memperkuat pengawasan berbasis kolaborasi lintas sektor melalui konsep ABG (Academic, Business, Government) yang selama ini menjadi pendekatan strategis BPOM dalam membangun ekosistem pangan nasional yang sehat, aman, dan berdaya saing.
“Keberhasilan program pangan nasional tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah sendiri. Harus ada keterlibatan dunia akademik, pelaku usaha, dan pemerintah secara bersama-sama. Dengan kolaborasi yang kuat, pengawasan tetap bisa optimal meski dalam keterbatasan,” ujar Taruna.
Taruna Ikrar juga menekankan bahwa pengawasan pangan saat ini harus berbasis preventif dan edukatif, bukan semata penindakan. Karena itu, BPOM terus melakukan pendampingan terhadap pengelola SPPG agar memahami standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sanitasi, serta pentingnya menjaga kualitas bahan pangan.
Kunjungan ke SPPG Medan Barat Silalas ini menjadi bagian dari rangkaian monitoring nasional BPOM terhadap pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen BPOM untuk tetap hadir di tengah masyarakat dalam memastikan pangan yang dikonsumsi aman, bermutu, dan layak.
“Jangan sampai masyarakat menerima makanan bergizi tetapi mengabaikan aspek keamanan pangan. Bergizi saja tidak cukup, makanan juga harus aman. Di situlah negara harus hadir melalui pengawasan BPOM,” tutup Taruna Ikrar.
