LENTERA.PRESS, Makassar — Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sulawesi Selatan mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM menyusul antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan. 12/09/2026.
Antrean kendaraan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh BBM di sejumlah titik. Bahkan, antrean di beberapa SPBU dilaporkan meluber hingga ke badan jalan.
Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan, Muh Imran, menegaskan bahwa persoalan ini tidak cukup hanya dijawab dengan pernyataan bahwa stok BBM tersedia. Jika stok secara nasional maupun regional dinyatakan aman, maka Pertamina perlu memastikan BBM tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat secara tepat waktu dan merata.
“Kalau stok disebut aman, tetapi masyarakat masih harus mengantre berjam-jam dan berkeliling mencari BBM, maka yang harus dievaluasi adalah sistem distribusinya. Jangan hanya melihat stok di tangki, tetapi lihat apakah BBM benar-benar tersedia di SPBU ketika masyarakat membutuhkannya,” tegas Muh Imran.
Pertamina sebelumnya menyampaikan bahwa kebutuhan solar di Sulawesi Selatan meningkat sekitar 10–15 persen sejak Juni hingga Agustus 2026, sementara antrean juga dipengaruhi meningkatnya permintaan. Pertamina telah melakukan penambahan alokasi BBM sekitar 10–15 persen dari rata-rata penyaluran harian di wilayah yang membutuhkan.
Menurut KAMMI Sulsel, peningkatan permintaan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan evaluasi kapasitas distribusi, termasuk kesiapan armada pengangkut BBM dari terminal menuju SPBU.
Evaluasi Armada dan Distribusi
PW KAMMI Sulsel meminta Pertamina tidak hanya menambah volume BBM, tetapi juga memastikan kapasitas distribusinya mampu mengikuti peningkatan kebutuhan masyarakat.
Muh Imran mendorong Pertamina untuk melakukan evaluasi terhadap:
- jumlah dan kapasitas armada mobil tangki BBM;
- jadwal dan frekuensi pengiriman ke SPBU;
- kemampuan terminal BBM dalam melayani peningkatan permintaan;
- pola distribusi berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah;
- waktu tunggu pengiriman BBM ke SPBU;
- kapasitas dan kesiapan nozzle/pompa di SPBU;
- serta sistem monitoring stok secara real time.
“Kalau kebutuhan meningkat, maka armada distribusi juga harus dievaluasi. Jangan sampai stok tersedia di terminal, tetapi armada pengangkut tidak cukup atau distribusinya terlambat. Kalau memang dibutuhkan, Pertamina harus menambah armada agar distribusi lebih cepat dan antrean masyarakat bisa dikurangi,” ujar Muh Imran.
Desakan ini sejalan dengan kondisi di lapangan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas antrean panjang BBM di sejumlah SPBU.
Jangan Salahkan Masyarakat Semata karena Panic Buying
KAMMI Sulsel juga meminta Pertamina tidak menjadikan istilah panic buying sebagai satu-satunya penjelasan atas antrean yang terjadi.
Memang, Pertamina menyebut stok dalam kondisi aman dan adanya peningkatan pembelian masyarakat akibat kekhawatiran terhadap kelangkaan. Namun, ketika antrean sudah terjadi di berbagai titik, kondisi tersebut tetap harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pelayanan dan distribusi.
“Panic buying mungkin menjadi salah satu faktor, tetapi jangan berhenti di sana. Justru ketika masyarakat panik membeli, sistem distribusi harus semakin responsif. Tugas Pertamina adalah memastikan pasokan cepat, merata, dan mampu menghadapi lonjakan permintaan,” tegasnya.
KAMMI Sulsel Desak Pertamina
PW KAMMI Sulawesi Selatan mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sulawesi Selatan.
- Mengevaluasi dan menambah armada mobil tangki BBM apabila kapasitas yang tersedia tidak mampu mengikuti peningkatan kebutuhan.
- Memastikan pasokan dari terminal menuju SPBU berjalan cepat dan terjadwal.
- Menambah kapasitas penyaluran pada wilayah yang mengalami antrean panjang.
- Mengevaluasi seluruh SPBU yang mengalami antrean berulang.
- Mengoptimalkan seluruh nozzle/pompa yang tersedia dan memastikan tidak ada kapasitas pelayanan yang menganggur.
- Membuka informasi yang lebih transparan mengenai stok, distribusi, dan alokasi BBM kepada masyarakat.
- Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
- Memastikan petani, nelayan, sopir angkutan, pengemudi ojol, UMKM, dan masyarakat kecil tetap memperoleh akses BBM secara adil.
- Menyusun sistem mitigasi permanen agar persoalan antrean tidak berulang setiap kali terjadi peningkatan permintaan.
Muh Imran menegaskan bahwa KAMMI Sulsel tidak sedang mempertentangkan apakah stok BBM tersedia atau tidak. Yang menjadi persoalan adalah akses masyarakat terhadap BBM.
“Rakyat tidak membeli BBM di tangki penyimpanan Pertamina. Rakyat membeli BBM di SPBU. Karena itu ukuran keberhasilan distribusi harus dilihat dari apakah masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan mudah, cepat, aman, dan tanpa antrean yang tidak wajar,” katanya.
KAMMI Sulsel berharap Pertamina menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem distribusi energi di Sulawesi Selatan secara menyeluruh.
“Jangan tunggu antrean semakin panjang baru armada ditambah. Jangan tunggu masyarakat semakin resah baru distribusi dievaluasi. Kalau kebutuhan meningkat, kapasitas distribusi juga harus ditingkatkan.”
Muh Imran; Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan
Muslim Negarawan untuk Indonesia
