LENTERA.PRESS, MAKASSAR — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dan sulitnya masyarakat memperoleh LPG 3 kilogram kembali menjadi wajah keresahan warga Kota Makassar. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, sementara untuk memperoleh gas LPG 3 kilogram, warga bahkan harus berpindah dari satu pangkalan ke pangkalan lainnya. Ahad, 13/09/2026.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan antrean. Ini adalah persoalan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Di sejumlah titik, antrean kendaraan dilaporkan mengular. Pada saat yang sama, warga Makassar juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram. Sejumlah warga bahkan harus membawa tabung gas berkeliling untuk mencari pangkalan yang masih memiliki stok.
Yang lebih mengkhawatirkan, persoalan ini terjadi bersamaan.
BBM sulit, LPG sulit. Masyarakat akhirnya kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
Pertamina menyatakan stok BBM secara umum masih aman dan mencukupi, serta menyebut antrean dipengaruhi peningkatan permintaan dan panic buying. Pertamina juga mencatat peningkatan kebutuhan solar sekitar 10–15 persen pada Juni–Agustus 2026 yang antara lain dikaitkan dengan aktivitas logistik, disparitas harga, dan indikasi aktivitas pelangsiran.
Namun, jika stok dikatakan aman, mengapa masyarakat harus mengantre berjam-jam? Jika pasokan mencukupi, mengapa LPG 3 kilogram sulit ditemukan? Dan jika persoalannya hanya panic buying, mengapa negara dan seluruh rantai distribusi tidak mampu memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia secara merata?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk kepanikan. Justru merupakan bentuk kontrol publik terhadap pengelolaan kebutuhan dasar masyarakat.
Maka, persoalan ini tidak boleh berhenti pada narasi “stok aman” atau “masyarakat panik”.
Pemerintah dan Pertamina harus membuka persoalan ini secara transparan: berapa stok yang tersedia, berapa kebutuhan harian masyarakat, berapa volume distribusi ke setiap SPBU dan pangkalan, serta di titik mana sebenarnya terjadi hambatan distribusi?
Sebab bagi masyarakat, indikator ketersediaan bukan sekadar angka di dalam sistem distribusi. Indikator ketersediaan adalah apakah BBM benar-benar bisa dibeli ketika masyarakat membutuhkannya dan apakah LPG benar-benar tersedia dengan harga yang wajar.
Persoalan LPG juga tidak kalah serius. LPG 3 kilogram merupakan energi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kecil, termasuk rumah tangga dan pelaku UMKM. Ketika pasokan terganggu dan harga di tingkat pengecer meningkat, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh ibu rumah tangga, tetapi juga oleh pedagang kecil yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada gas bersubsidi.
Krisis Kebutuhan Dasar Tidak Boleh Dinormalisasi
Jangan biarkan masyarakat dipaksa memilih antara mengantre berjam-jam, membeli dengan harga lebih mahal, atau menghentikan aktivitas ekonomi mereka.
Antrean panjang tidak boleh dianggap sebagai pemandangan biasa. Gas langka tidak boleh dianggap sebagai persoalan rumah tangga semata.
Sebab ketika BBM dan LPG bersamaan mengalami gangguan distribusi, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan masyarakat, tetapi juga mobilitas, daya beli, aktivitas UMKM, distribusi barang, dan stabilitas ekonomi Kota Makassar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar perlu mengambil langkah yang lebih konkret dan terbuka. Satgas pengawasan yang telah dibentuk harus bekerja bukan hanya ketika keresahan publik sudah membesar, tetapi melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir: distribusi, kuota, pangkalan, SPBU, hingga potensi penimbunan dan penyalahgunaan subsidi.
Masyarakat juga tidak boleh hanya diminta untuk “tidak panik”.
Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan.
Membutuhkan transparansi, bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman.
Dan yang paling penting, masyarakat membutuhkan negara yang hadir sebelum persoalan kebutuhan dasar berubah menjadi krisis sosial.
IMM Kota Makassar Siap Turun ke Jalan
Menanggapi kondisi tersebut, Firman selaku Ketua Umum PC IMM Kota Makassar menegaskan bahwa IMM tidak akan tinggal diam apabila persoalan kelangkaan BBM dan LPG terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Menurutnya, pemerintah dan Pertamina harus memastikan distribusi berjalan transparan, kebutuhan masyarakat terpenuhi, serta setiap dugaan permainan distribusi maupun penyalahgunaan subsidi harus ditindak secara serius.
“Jika BBM dan LPG tetap sulit diperoleh, jika distribusi tidak transparan, jika dugaan permainan dan penyalahgunaan subsidi tidak ditindak, maka IMM Kota Makassar siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.”
Firman menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa untuk mengawal kepentingan masyarakat dan memastikan persoalan kebutuhan dasar rakyat tidak dibiarkan menjadi persoalan yang terus berulang.
Makassar tidak boleh dibiasakan dengan antrean. Rakyat tidak boleh dibiasakan dengan kelangkaan. BBM dan LPG adalah kebutuhan dasar, bukan kemewahan.
Jika memang stok aman, maka buktikan dengan memastikan masyarakat dapat memperoleh BBM dan LPG secara mudah, cukup, tepat sasaran, dan dengan harga yang wajar.
Jangan sampai yang disebut “aman” hanya stok di atas kertas, sementara di lapangan rakyat masih harus berkeliling mencari BBM dan membawa tabung gas dari satu pangkalan ke pangkalan lainnya.
Ini bukan sekadar persoalan antrean. Ini adalah ujian terhadap tata kelola energi dan keberpihakan negara kepada rakyat.
