LENTERA.PRESS, Makassar — Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sulawesi Selatan mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor energi nasional, mulai dari keselamatan gas, BBM, ketenagalistrikan, hingga kinerja badan usaha dan BUMN yang berada dalam ekosistem energi. Senin, 14/09/2026.
Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan, Muh Imran, menilai sektor energi merupakan sektor strategis yang menyangkut langsung kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat. Karena itu, persoalan kecelakaan, gangguan distribusi, kelangkaan, kenaikan harga, maupun pelayanan energi tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata.
“Kami mendesak Menteri ESDM melakukan evaluasi total. Jangan hanya mengevaluasi ketika terjadi kecelakaan atau krisis. Keselamatan masyarakat, kepastian pasokan, kualitas pelayanan, dan keterjangkauan energi harus menjadi indikator utama kinerja seluruh institusi di sektor energi,” tegas Muh Imran.
Menurut KAMMI Sulsel, evaluasi perlu mencakup pengawasan regulator, badan usaha, BUMN, jaringan distribusi, standar keselamatan, hingga mekanisme respons ketika terjadi gangguan atau kecelakaan.
Gas, BBM, dan Listrik Tidak Boleh Dikelola dengan Pendekatan Business as Usual
KAMMI Sulsel menyoroti tiga sektor yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu gas, BBM, dan listrik.
Dalam sektor gas, pemerintah perlu memastikan seluruh fasilitas produksi, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan gas memenuhi standar keselamatan. Setiap kecelakaan yang berkaitan dengan gas harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak terulang.
Sementara pada sektor BBM, pemerintah perlu memastikan ketersediaan, distribusi, harga, kualitas pelayanan, serta pengawasan terhadap praktik penyelewengan berjalan secara transparan.
Adapun sektor ketenagalistrikan, masyarakat membutuhkan pasokan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan. Gangguan listrik yang berulang dapat memberikan dampak langsung terhadap rumah tangga, UMKM, industri, fasilitas pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Energi bukan sekadar komoditas. Energi menyangkut kehidupan masyarakat. Ketika listrik padam, BBM sulit diperoleh atau mahal, dan terjadi kecelakaan gas, dampaknya langsung dirasakan rakyat,” ujar Muh Imran.
Evaluasi Jangan Berhenti pada Direksi
PW KAMMI Sulsel meminta Menteri ESDM tidak hanya melakukan evaluasi terhadap direksi perusahaan ketika terjadi persoalan.
Evaluasi harus dilakukan secara sistemik, termasuk terhadap standar operasional, pengawasan internal, budaya keselamatan, kompetensi SDM, pemeliharaan infrastruktur, sistem distribusi, manajemen risiko, serta pengawasan pemerintah terhadap badan usaha.
KAMMI Sulsel juga meminta agar evaluasi melibatkan lembaga dan badan yang memiliki kewenangan dalam sektor energi, termasuk kementerian, badan pemerintah terkait, regulator, serta BUMN dan anak perusahaan yang bergerak di bidang energi.
“Kalau masalahnya sistemik, jangan hanya mencari kambing hitam pada satu orang. Evaluasi harus sampai pada sistem, kebijakan, pengawasan dan tata kelola perusahaan. Kalau ada direksi atau pejabat yang terbukti lalai, tentu harus ada pertanggungjawaban,” tegasnya.
PW KAMMI Sulsel Mendesak Menteri ESDM:
- Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor energi nasional.
- Mengevaluasi standar keselamatan dan mitigasi risiko pada sektor gas, BBM, listrik, dan sektor energi lainnya.
- Mengevaluasi kinerja BUMN dan badan usaha energi, termasuk kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Memastikan infrastruktur energi mendapatkan pemeliharaan dan pemeriksaan berkala.
- Memperkuat sistem early warning dan respons cepat terhadap kecelakaan serta gangguan energi.
- Membuka informasi publik mengenai hasil evaluasi dan langkah perbaikan secara transparan.
- Memberikan sanksi tegas apabila ditemukan kelalaian, pelanggaran standar keselamatan, atau maladministrasi.
- Memastikan kebijakan energi tetap memperhatikan kepentingan dan daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
KAMMI Sulsel menegaskan bahwa evaluasi bukan berarti melemahkan BUMN atau institusi negara. Justru evaluasi diperlukan untuk memastikan perusahaan dan lembaga yang mengelola sektor strategis bekerja semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin energi Indonesia dikelola dengan prinsip keselamatan, profesionalitas, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat. Jangan tunggu kecelakaan berikutnya, jangan tunggu krisis berikutnya, baru pemerintah bergerak melakukan evaluasi.”
Muh Imran
Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan
