LENTERA.PRESS, JAKARTA – Cipayung Plus DKI Jakarta menyampaikan evaluasi kritis terhadap jalannya pemerintahan dalam momentum dua tahun kepemimpinan nasional. Melalui konferensi pers yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (11/10/2026), gabungan organisasi mahasiswa tersebut menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari tata kelola kekuasaan, penegakan hukum, stabilitas ekonomi, hingga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh Cipayung Plus DKI Jakarta yang terdiri atas PW KAMMI Jakarta Raya, PD KMHDI Jakarta, HMI MPO Jakarta Raya, PW PII Jakarta Raya, PD Hikmabudhi Jakarta, dan Komda PMKRI Jakarta.

Dalam evaluasinya, Cipayung Plus menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semestinya hanya diukur melalui capaian pembangunan maupun klaim keberhasilan program. Menurut mereka, ukuran utama keberhasilan negara terletak pada kemampuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kualitas demokrasi, menjamin keadilan hukum, melindungi lingkungan hidup, serta memenuhi hak konstitusional warga negara.

Mereka menilai, berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dijadikan bahan evaluasi serius agar kebijakan negara tidak semakin menjauh dari kepentingan publik.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Cipayung Plus DKI Jakarta adalah kecenderungan akomodasi politik elite melalui struktur pemerintahan yang dinilai terlalu gemuk. Mereka berpandangan bahwa efektivitas pemerintahan seharusnya menjadi prioritas dibandingkan pembagian jabatan yang berpotensi lebih mengakomodasi kepentingan politik.

Selain itu, keterlibatan personel militer dalam institusi sipil turut menjadi sorotan. Bagi Cipayung Plus, penataan hubungan antara sektor militer dan sipil perlu dijalankan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta batas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial, mereka menyoroti persoalan akurasi data desil kemiskinan serta pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Menurut mereka, ketepatan data merupakan fondasi penting dalam menentukan penerima bantuan sosial dan memastikan kebijakan pemerintah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ketidaktepatan pendataan berpotensi menimbulkan persoalan dalam distribusi bantuan, sedangkan kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memperberat beban rumah tangga, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam aspek hukum dan demokrasi, Cipayung Plus DKI Jakarta menyoroti penanganan perkara terhadap peserta aksi Agustus 2025. Mereka mendesak pembebasan tahanan yang mereka kategorikan sebagai tahanan politik serta meminta evaluasi terhadap dugaan penyalahgunaan hukum acara pidana.

Tuntutan tersebut, menurut mereka, harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan jaminan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan agar proses penegakan hukum tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun tekanan dari kelompok elite.

Bagi Cipayung Plus, supremasi hukum hanya dapat berjalan apabila seluruh warga negara memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Lembaga peradilan harus tetap independen, profesional, dan berorientasi pada keadilan, bukan menjadi instrumen untuk melayani kepentingan kekuasaan.

Persoalan lingkungan hidup dan agraria turut masuk dalam agenda evaluasi. Cipayung Plus DKI Jakarta mendesak penghentian proyek-proyek agraria ekstraktif yang dinilai bermasalah serta menuntut pertanggungjawaban negara atas kegagalan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mereka menilai bahwa kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, perlindungan ruang hidup masyarakat, serta penyelesaian konflik agraria secara adil.

Pembangunan ekonomi, menurut mereka, tidak boleh mengabaikan dampak sosial dan ekologis yang ditanggung masyarakat. Negara perlu memastikan adanya pengawasan, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap setiap kebijakan maupun aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sementara itu, sektor pendidikan dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Cipayung Plus mendorong terwujudnya pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis tanpa syarat, disertai jaminan biaya hidup bagi peserta didik.

Mereka berpandangan bahwa akses pendidikan tidak cukup hanya dibuka secara formal. Negara juga perlu memastikan bahwa persoalan biaya pendidikan dan kebutuhan hidup tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, Cipayung Plus DKI Jakarta menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah:

1. Pangkas Kursi Wantimpres dan Kabinet Gemuk Akomodasi Politik!
2. Hentikan Keterlibatan dan Militerisasi Personel di Institusi Sipil!
3. Hentikan Kebobrokan Sistemik Data Desil Kemiskinan dan Jamin Stabilitas Harga Pokok!
4. Bebaskan Tahanan Politik Aksi Agustus 2025 hingga Hari Ini dan Koreksi Penyalahgunaan Hukum Acara Pidana!
5. Stop Jadikan Lembaga Peradilan sebagai Alat Sandera Politik Elite!

6.Hentikan Proyek Agraria Ekstraktif dan Tuntut Akuntabilitas Negara atas Kegagalan Penanganan Karhutla!

7.Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis tanpa Syarat beserta Jaminan Biaya Hidup Peserta Didik!

Cipayung Plus DKI Jakarta mendesak pemerintah agar tidak berhenti pada pernyataan normatif, melainkan menerjemahkan berbagai tuntutan tersebut ke dalam kebijakan konkret yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Mereka juga menegaskan bahwa kritik publik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol dalam negara demokrasi. Karena itu, aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil semestinya diperlakukan sebagai masukan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, bukan sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

Menutup pernyataan sikapnya, Cipayung Plus DKI Jakarta menekankan bahwa evaluasi pemerintahan tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga menyangkut kepentingan siapa yang dilayani melalui kebijakan negara.

Mereka menolak praktik politik yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan elite dibandingkan kebutuhan masyarakat luas. Pemerintah, menurut mereka, memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan sosial, kesejahteraan, kebebasan demokratis, dan pemenuhan hak dasar warga negara berjalan secara nyata.

Momentum dua tahun pemerintahan pun dinilai harus menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi kebijakan secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Evaluasi Dua Tahun Rezim Salah Urus!” menjadi seruan utama dalam pernyataan sikap tersebut.

Cipayung Plus DKI Jakarta menutup pernyataannya dengan seruan perjuangan: Hidup Mahasiswa! Hidup Pemuda! Hidup Rakyat Indonesia!