LENTERA.PRESS, Jakarta — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mengapresiasi langkah strategis Danantara (Daya Anagata Nusantara) yang masuk ke dalam kepemilikan saham platform transportasi daring (ojek online), yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) sebagai perusahaan induk platform Gojek. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap jutaan rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor ekonomi digital dan informal.
Ketua Bidang Investasi dan Pariwisata PP KAMMI, Ogy Sugianto, menegaskan bahwa keterlibatan negara dalam ekosistem platform digital merupakan pergeseran paradigma penting, di mana negara tidak lagi hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai investor strategis yang hadir melindungi kesejahteraan rakyat.
Menurut Ogy, masuknya Danantara ke saham GoTo-Gojek menunjukkan bahwa negara mulai mengambil peran aktif dalam memastikan ekosistem ekonomi digital nasional tidak sepenuhnya dikendalikan kepentingan investor global, melainkan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya mitra pengemudi dan pelaku UMKM.
“Masuknya Danantara menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak boleh membiarkan ekonomi digital hanya dikuasai kepentingan korporasi besar dan investor global. Negara harus hadir memastikan teknologi dan investasi benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” ujar Ogy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (09/05/2026).
PP KAMMI menilai kehadiran Danantara harus menghasilkan perubahan konkret terhadap struktur pendapatan mitra pengemudi. Karena itu, PP KAMMI mendorong agar negara menggunakan posisi strategisnya sebagai pemegang saham untuk menekan biaya aplikator hingga berada pada angka 8 persen.
Menurut Ogy, kebijakan tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan jutaan pengemudi ojol di seluruh Indonesia.
“Jangan sampai teknologi yang tumbuh di negeri sendiri justru menghisap keringat rakyatnya demi keuntungan segelintir pihak. Penurunan potongan aplikator menjadi 8 persen adalah langkah penting untuk menghadirkan keadilan ekonomi dan memanusiakan para driver ojol,” tegasnya.
PP KAMMI memperkirakan penurunan potongan aplikator dari rata-rata 20 persen menjadi 8 persen dapat meningkatkan pendapatan bersih driver hingga Rp20 ribu sampai Rp25 ribu per hari. Dalam satu bulan, tambahan pendapatan tersebut dapat mencapai Rp600 ribu hingga Rp750 ribu dan dinilai sangat berarti bagi daya beli keluarga pekerja sektor informal.
Selain berdampak pada kesejahteraan pengemudi, PP KAMMI juga menilai keterlibatan Danantara penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi digital nasional, termasuk pengelolaan data strategis masyarakat Indonesia.
Data mobilitas, logistik, pola konsumsi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang dimiliki platform digital dinilai merupakan aset nasional yang harus dijaga dan dikelola demi kepentingan bangsa.
“Negara tidak boleh tertinggal dalam penguasaan data digital. Big data ekonomi masyarakat Indonesia harus menjadi kekuatan nasional untuk memperkuat kebijakan ekonomi, perlindungan sosial, dan pembangunan nasional,” tambah Ogy.
PP KAMMI juga meminta agar Danantara mendorong integrasi sistem platform dengan perlindungan sosial bagi mitra pengemudi, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut PP KAMMI, jutaan pengemudi ojol selama ini bekerja di jalanan dengan risiko tinggi, namun masih banyak yang belum memiliki perlindungan kerja yang memadai.
“Kita ingin negara hadir bukan hanya melalui investasi, tetapi juga melalui perlindungan nyata terhadap pekerja informal. Driver ojol harus mendapatkan jaminan keselamatan kerja, kesehatan, dan masa depan ekonomi yang lebih layak,” ujar Ogy.
PP KAMMI menilai keterlibatan Danantara juga dapat menciptakan keseimbangan baru dalam ekosistem digital nasional. Selain menguntungkan pengemudi, penurunan biaya aplikasi diyakini akan membantu para pelaku UMKM yang berjualan di platform digital sehingga harga produk menjadi lebih kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat.
“Momentum ini harus menjadi awal reformasi besar ekonomi digital nasional. Negara harus memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan peningkatan martabat dan kesejahteraan rakyat,” tutup Ogy.
