LENTERA.PRESS, MAKASSAR – Rumpun Disabilitas sukses menyelenggarakan lokakarya bertajuk “Edukasi Pilkada dan Ketahanan Terhadap Politik Uang bagi Penyandang Disabilitas” di Hotel Melia, Makassar, sabtu, 23/11/2024.
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara alumni pelatihan Training of Trainers (ToT), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, dan Institut IDEA Yogyakarta, dengan dukungan dari Kemitraan.
Kegiatan bertujuan memperkuat peran penyandang disabilitas dalam Pilkada, khususnya terkait ketahanan terhadap politik uang, yang kerap menjadi ancaman bagi integritas demokrasi.
Kegiatan tersebut dihadiri 50 peserta yang terdiri dari perwakilan komunitas disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu yang bersih. “Bawaslu memastikan mekanisme pelaporan pelanggaran politik uang, termasuk bagi penyandang disabilitas, dilakukan secara anonim dan rahasia. Bersama-sama, kita harus memahami dan melawan modus politik uang yang merusak integritas pemilu,” ujarnya
Musfirah Rasdin, alumni ToT, menjelaskan, “Politik uang tidak hanya merugikan moral masyarakat, tetapi juga melanggengkan diskriminasi. Penyandang disabilitas harus mampu berkata tidak pada politik uang, karena suara mereka memiliki nilai yang jauh lebih besar dari sekadar iming-iming materi,” katanya
Kegiatan merupakan edukasi tentang proses pilkada yang inklusif, untuk memahami dampak negatif politik uang.
Juga dilakukan simulasi penolakan terhadap berbagai modus politik uang.
Ahmad Hedar, Koordinator IDEA Yogyakarta, menambahkan, “Dengan literasi politik yang baik, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi pemilih yang sadar, tetapi juga agen perubahan dalam komunitasnya,” ucapnya
Mereka dapat mengedukasi orang lain tentang pentingnya pemilu yang bersih dan bermartabat,” jelasnya
Harapanya Lokakarya tersebut mampu menguatkan 4 hal yaitu:
- Meningkatkan literasi politik penyandang disabilitas.
- Mendorong keberanian melaporkan pelanggaran pemilu.
- Menguatkan kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan komunitas disabilitas.
- Membuka jalan bagi pilkada yang lebih inklusif dan bebas politik uang.
Dengan dukungan banyak pihak, agar kegiatan edukasi tersebut menjadi langkah baik untuk Indonesia yang lebih demokratis.
Editor: Imran
