LENTERA.PRESS, Enrekang – Pengurus Pusat PP HPMM resmi menyelenggarakan dialog publik bertajuk “Sulsel Darurat Bencana Ekologi: Refleksi Eksploitasi, Industrialisasi, dan Perampasan Ruang Hidup” pada Kamis 21 Mei 2026.
Diskusi yang dipandu moderator Muh. Nur Alqadri, S.I.Kom (Wakil Sekretaris Jenderal PP HPMM) menjadi forum bagi para pimpinan organisasi mahasiswa untuk memaparkan gambaran rinci tentang kerusakan lingkungan yang menimpa wilayah asal mereka.
Dalam sambutan pembuka, Ketua Umum PP HPMM Muh. Fiqri Anugrah, S.T., mengatakan dialog ini lahir dari keresahan kolektif antarwilayah di Sulawesi Selatan.
“Di Enrekang (Bumi Massenrempulu) kami mulai merasakan dampak nyata perubahan iklim dan ancaman terhadap tata ruang.
Jika suara daerah tidak disatukan, industrialisasi yang tidak terkontrol berisiko merampas hak hidup masyarakat lokal di seluruh Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Abd. Hafid, Ketua Umum PB IPMIL RAYA, menyoroti eksploitasi nikel berskala besar di Luwu Raya, dari Luwu Timur hingga Luwu Utara.
Menurut Hafid, janji hilirisasi industri tidak sejalan dengan praktik di lapangan pertambangan telah menyebabkan pencemaran lingkungan, merusak wilayah pesisir, dan mendorong tergesernya masyarakat lingkar tambang.
Ia menuntut keterbukaan data, penegakan regulasi, dan program pemulihan bagi komunitas terdampak.
Senada, Haikal, Kabid Pendidikan PP IPMIL LUWU, menyampaikan bahwa banjir dan longsor berulang di Luwu merupakan konsekuensi langsung dari perampasan ruang hidup di hulu dan degradasi ekosistem akibat pembukaan lahan serta aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab.
Ia menyerukan perlindungan dan rehabilitasi kawasan hulu untuk mengurangi risiko bencana.
Muh. Reski dari PP KPMP (Pinrang) memperingatkan bahwa Pinrang sebagai salah satu lumbung pangan Sulsel terancam banjir musiman yang mengganggu produksi dan ketahanan pangan. Ia menunjuk konversi lahan, sedimentasi sungai, dan perubahan tata air akibat proyek industri sebagai penyebab utama, dan mendesak perlindungan fungsi agraris, restorasi tata air, serta keterlibatan petani dalam penyusunan kebijakan tata ruang.
Agung Belo Rapa’, Ketua IPPEMSI (Toraja), menegaskan bahwa Tana Toraja dan Toraja Utara adalah hulu vital yang menjadi paru-paru hijau Sulsel. Namun, maraknya pembangunan tidak ramah lingkungan dan eksploitasi pegunungan kini mengancam kelestariannya.
Jika kerusakan hulu dibiarkan oleh aktivitas industri, kita hanya menunda datangnya bencana ekologis yang pasti
Lebi jauh Ketua IPMI Sidrap Pusat Makassar Fadhly Surya Ardi, menekankan bahwa krisis ekologis di Sulawesi Selatan bersifat saling terhubung antara hulu dan hilir.
Ia mengajak pemangku kepentingan untuk mengoordinasikan kebijakan lintas sektor dan memperkuat kapasitas komunitas lokal dalam menghadapi dampak lingkungan.
Perwakilan PKN MAPALA Se-Indonesia menegaskan bahwa penanganan krisis ini membutuhkan respons kolektif.
Mereka menyoroti pentingnya pendidikan lingkungan, advokasi berbasis bukti, dan peran aktif generasi muda untuk memantau pelanggaran serta menekan pembuat kebijakan agar menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan.
Ishak B. Lakim, Kabid JIA PP HPMM, Krisis ekologi harus menjadi prioritas bersama. Dialog ini penting untuk menyatukan strategi dan arah gerak lintas organisasi daerah.
Ia memperingatkan bahwa lahan produktif di Enrekang semakin rentan terhadap degradasi lingkungan dan konflik agraria karena lemahnya perlindungan ruang hidup.
Ia menyatakan dukungan terhadap penolakan masyarakat Enrekang atas rencana pertambangan di wilayah mereka.
