LENTERA.PRESS, MAKASSAR — Pimpinan Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sulawesi Selatan mendorong percepatan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar semakin profesional, independen, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pesan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam momentum Ruang Demokrasi Cipayung Sulawesi Selatan yang berlangsung di Tribun Lapangan Karebosi, Makassar, Selasa (10/11/2026), dengan tema “Sinergitas dalam Membangun Bangsa Indonesia dan Mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.”

Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan, Muh Imran, S.Sos., menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh hanya menjadi agenda administratif atau perubahan struktur kelembagaan. Reformasi harus menyentuh persoalan mendasar, mulai dari kultur pelayanan, integritas aparat, penegakan hukum, pengawasan, hingga keberpihakan kepada masyarakat kecil.

“Polri harus terus bersama rakyat, bukan justru menjauh dari rakyat. Polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jangan sampai institusi kepolisian kehilangan kepercayaan publik karena lebih dekat dengan kepentingan kekuasaan dan oligarki daripada kepentingan rakyat.”

REFORMASI POLRI HARUS MENYENTUH AKAR PERSOALAN

Menurut Muh Imran, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi kepolisian. Karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, kekerasan berlebihan, kriminalisasi terhadap kritik, pungutan liar, dan praktik penegakan hukum yang tidak adil harus menjadi perhatian serius dalam agenda reformasi.

Ia menilai polisi harus hadir memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, kekuatan ekonomi, maupun kedekatan politik.

“Jangan sampai hukum terasa tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi. Reformasi Polri harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

POLRI JANGAN BERTEMAN DENGAN OLIGARKI

Muh Imran juga menyoroti pentingnya menjaga independensi kepolisian dari pengaruh kepentingan politik dan ekonomi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas institusi.

Menurutnya, Polri tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, apalagi menjadi instrumen tekanan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.

“Kami ingin menyampaikan pesan tegas: jangan berteman dengan oligarki, jangan menjadi alat kepentingan segelintir orang, dan jangan menjadikan kekuasaan sebagai alasan untuk mengabaikan keadilan. Polri harus berdiri bersama rakyat dan bekerja untuk kepentingan bangsa.”

Ia menambahkan, kedekatan antara institusi negara dan kelompok masyarakat maupun dunia usaha tetap dapat dibangun dalam kerangka kerja sama yang sah. Namun, kerja sama tersebut harus transparan, bebas konflik kepentingan, dan tidak boleh memengaruhi independensi penegakan hukum.

KAMMI TETAP MENJADI MITRA KRITIS POLRI

PW KAMMI Sulsel menegaskan bahwa mendorong reformasi Polri bukan berarti menolak keberadaan institusi kepolisian. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari upaya memperkuat institusi negara agar semakin profesional dan dipercaya masyarakat.

KAMMI siap membangun sinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan, mencegah persoalan sosial, melindungi generasi muda, dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun, sinergi tersebut tidak boleh menghilangkan sikap kritis organisasi mahasiswa.

“Kami siap menjadi mitra strategis dalam membangun bangsa, tetapi tetap menjadi mitra kritis ketika ada kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sinergi bukan berarti kehilangan independensi. Persahabatan bukan berarti berhenti mengkritik.”

TUJUH AGENDA REFORMASI POLRI

PW KAMMI Sulawesi Selatan mendorong sejumlah agenda pembenahan Polri:

1. Memperkuat profesionalitas dan integritas aparat, termasuk pembenahan kultur pelayanan dan penegakan hukum.
2. Memastikan supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun politik.
3. Memperkuat pengawasan internal dan eksternal agar setiap dugaan pelanggaran anggota ditangani secara transparan dan akuntabel.
4. Menghentikan penyalahgunaan kewenangan, kekerasan yang tidak proporsional, pungutan liar, dan praktik yang merusak kepercayaan masyarakat.
5. Menjaga independensi Polri dari kepentingan politik dan oligarki, serta mencegah konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
6. Melindungi kebebasan berpendapat dan demokrasi, termasuk menjamin hak masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan kritik serta demonstrasi secara konstitusional.
7. Membuka ruang partisipasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan dalam mengawal pelaksanaan reformasi Polri.

JANGAN TAKUT KRITIK, KARENA RAKYAT ADALAH PEMILIK KEDAULATAN

Muh Imran menegaskan bahwa reformasi Polri harus menjadi agenda bersama seluruh elemen bangsa. Kepolisian yang kuat bukanlah kepolisian yang antikritik, melainkan institusi yang mampu menerima masukan, memperbaiki kekurangan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada publik.

“Negara ini dibangun untuk melindungi rakyat, bukan melindungi kepentingan segelintir orang. Polri harus menjadi institusi yang membuat masyarakat merasa aman, bukan takut. Jangan alergi terhadap kritik, sebab kritik adalah bagian dari demokrasi dan kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.”

Ia menutup dengan mengajak seluruh elemen Cipayung, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk terus mengawal reformasi kelembagaan negara.

“Mari kita bangun Indonesia dengan sinergi, tetapi jangan kehilangan keberanian untuk mengoreksi. Kita ingin Polri yang profesional, humanis, berintegritas, dan selalu bersama rakyat. Reformasi harus berjalan, demokrasi harus dijaga, dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas.”

Muh Imran, S.Sos.
Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan

PW KAMMI SULAWESI SELATAN
Energi untuk Indonesia | Salam Muslim Negarawan