LENTERA.PRESS – Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa “Indonesia adalah negara hukum” artinya segala persoalan dan tindakan seseorang baik masyarakat, pejabat, aparat harus mempertimbangkan perbuatannya dan tetap mengacu pada hukum atau ketentuan yang berlaku.

Dari hal itu terkait penyadapan terhadap kepala negara atau presiden yang dilakukan secara ilegal tentu tidak bisa kita pandang dan katakan ini hanya perbuatan atau tindak pidana penyadapan yang berdasarkan Kitap undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang informasi teknologi dan elektronik.

Tetap harus didalami motif dan tujuan hal tersebut bukan hanya mengenai privasi seorang bapak Prabowo namun secara jabatan beliau adalah kepala negara yang harus dijaga martabat dan kedaulatannya, karena jika ada motif atau tujuan lain, ini akan berpengaruh terhadap negara sehingga yang akan merasakan dampaknya atau kerugian bukan hanya bapak Prabowo tetapi negara serta masyarakat akan merasakan dampak.

Adapun terkait penyadapan terhadap presiden, beberapa pejabat negara, ketua partai dan tokoh politik, media, organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang saat ini polri telah melaporkan ada 43 orang yang dilakukan penyadapan secara ilegal oleh LSP dan kawan-kawan, maka harus ditindak tegas bukan sekedar tindak pidana penyadapan namun juga di lakukan sebagai berikut.

1. Bahwa perbuatan penyadapan secara ilegal tetap mengacu pada KUHP dan UU ite yang mana telah jelas diatur didalam nya berdasarkan pasal 258 dan 332 KUHP serta pasal 32 UU ite, sehingga sudah seharusnya penyidik menguraikan secara jelas, kapan awal penyadapan dilakukan dan kapan berakhirnya penyadapan.
2. Harus juga dilihat hal tersebut sebagai tindak pidana korupsi karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini ketika menjabat sebagai kepala kepolisian Republik Indonesia, penyadapan secara ilegal dan alat yang digunakan apakah milik atau aset negara?, jika iya tentu ini telah masuk dalam katagori korupsi namun penulis tetap meminta kepada penyidik menggali lebih dalam agar sesuai dengan unsur tindak pidana korupsi.
3. pembangkangan terhadap presiden harus tetap menjadi perhatian khusus karena seorang aparat tidak boleh dalam menjalankan tugas tidak taat dengan hukum artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat atau pun seseorang harus berdasarkan hukum
4. pejabat tidak boleh menggunakan kewenangan dalam jabatannya untuk kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok tertentu, serta kewenangan tersebut harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan.
5. secara etik dan disiplin ini juga harus menjadi perhatian khusus karena penulis menilai terdapat pelanggan kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh eks kapolri serta 2 anggota lainnya.
6. bahwa secara ketatanegaraan mestinya berjalan beriringan dalam perkara pidana karena terkait kekuasaan, kewenangan, tindakan dan institusi.
7. Terakhir terkait makar hal ini memiliki potensi namun tetep harus dinilai dan ditindak secara pasti karena jika memang memiliki tujuan makar maka ini adalah bentuk penghianatan terhadap presiden dan negara

saat ini penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dan masih dalam pengembangan terkait keikutsertaan yang lainnya artinya secara pidana telah berjalan dalam proses oleh penyidik namun selain itu presiden, DPR RI, Kompolnas, propam serta lembaga pengawas lainya juga harus mengambil tindakan tegas berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai aturan yang berlaku.

Penulis menekankan kepada yang tersebut diatas secepatnya membuat pernyataan dan keputusan demi negara republik Indonesia, karena apa yang telah dilakukan oleh LSP dan kawan-kawannya ini adalah perbuatan yang tidak bisa dinilai sederhana karena tidak mungkin penyadapan secara ilegal tanpa ada niat jahat lainnya sehingga penulis menilai ada persoalan serius terhadap penyadapan ilegal tersebut.

Secara hukum Presiden memang memiliki hak atas privasi sebagai individu, tetapi jabatan Presiden juga membawa tanggung jawab konstitusional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan negara.

Oleh sebab itu, apabila tindakan penyadapan dilakukan secara ilegal dengan memanfaatkan jabatan, fasilitas, atau instrumen kekuasaan negara, maka seluruh aspek pertanggungjawabannya harus dibuka dan diuji berdasarkan hukum yang berlaku.

Kita takut Jangan sampai aparat yang seharusnya menjadi pelindung hukum justru menggunakan kewenangannya di luar batas yang diberikan oleh hukum dan Jangan sampai fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dan jangan sampai persoalan serius yang menyangkut kewibawaan penyelenggaraan negara hanya berhenti pada penetapan beberapa tersangka, tanpa mengungkap siapa dibaliknya.

Oleh : Agustia Gafar, S.H.,M.H.PP KAMMI Ketua bidang hukum, politik dan HAM