LENTERA.PRESS, Makassar – Pengurus Wilayah KAMMI Sulawesi Selatan menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai semakin menambah beban hidup masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan, Muh Imran, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan yang berpotensi memperberat kehidupan rakyat, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah yang saat ini masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
“Jangan cekik rakyat dengan harga kebutuhan yang semakin mahal ditambah kenaikan BBM. Kebijakan seperti ini akan memberikan dampak berantai terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya semakin menyusahkan masyarakat,” tegas Muh Imran.
Menurutnya, kelompok yang paling terdampak dari kenaikan BBM adalah para petani, nelayan, pengemudi ojek online, sopir angkutan umum, pelaku UMKM, serta masyarakat kecil lainnya yang sangat bergantung pada biaya transportasi dan distribusi.
PW KAMMI Sulsel menilai bahwa kenaikan BBM tidak sejalan dengan aspirasi rakyat yang saat ini mengharapkan adanya kebijakan yang mampu meringankan beban ekonomi masyarakat. Di tengah daya beli yang belum pulih sepenuhnya, pemerintah seharusnya fokus menghadirkan solusi untuk memperkuat ekonomi rakyat, bukan menambah tekanan baru.
“Kenaikan BBM ini jauh dari harapan dan ekspektasi masyarakat. Rakyat membutuhkan kebijakan yang berpihak kepada mereka, bukan kebijakan yang justru mempersempit ruang hidup kelompok rentan,” lanjutnya.
PW KAMMI Sulsel meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut dan mempertimbangkan dampak sosial maupun ekonomi yang akan dirasakan masyarakat secara luas. Stabilitas harga energi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan rakyat.
KAMMI Sulsel juga berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dengan menjaga harga BBM tetap terjangkau serta memperkuat perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah.
“Di saat ekonomi rakyat belum stabil, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang meringankan beban masyarakat, bukan menambah kesulitan hidup mereka.”
Muh Imran
Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan
