PT Palma Pertiwi Makmur Jajaki Kerja Sama dengan Pemprov Maluku, Bidik Investasi dan Kesejahteraan.
‎PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) Regional Maluku menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin (26/10/2026).
‎
‎Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penjajakan kerja sama antara badan usaha dan pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas prakarsa badan usaha atau unsolicited.
‎
‎
‎PT Palma Pertiwi Makmur merupakan badan usaha yang berperan dalam menginisiasi, merencanakan, mengembangkan, memfasilitasi pembiayaan, serta melaksanakan program strategis nasional di sektor pangan, energi, dan infrastruktur.
‎
‎Melalui skema tersebut, PPM berupaya membangun sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), perguruan tinggi, serta mitra strategis lainnya untuk mendukung pembangunan.
‎
‎Vice President PT PPM Regional Maluku, Ayuni Reniwuryaan, mengatakan pertemuan tersebut merupakan tahap awal untuk menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
‎
‎Menurut Ayuni, terdapat tiga fokus utama yang ingin didorong melalui inisiatif tersebut, yakni pembangunan daerah, investasi berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Ia menjelaskan, kehadiran PPM bertujuan untuk mendengarkan masukan, berdiskusi, serta menyusun gagasan bersama pemerintah daerah agar program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di Maluku.
‎
‎“Kehadiran kami untuk menjajaki bersama dengan skema KPBU yang diprakarsai oleh badan usaha bersama pemerintah,” tegasnya.
‎
‎
‎
‎Ayuni menjelaskan, terdapat sejumlah tahapan yang perlu dilalui sebelum kerja sama tersebut direalisasikan. Tahapan itu dimulai dari audiensi, penandatanganan dokumen pra-KPBU oleh Gubernur Maluku dan pihak PPM, pelaksanaan kajian awal, hingga penandatanganan perjanjian KPBU.
‎
‎Perjanjian KPBU nantinya menjadi dasar formal pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan PT Palma Pertiwi Makmur.
‎
‎
‎
‎
‎Di dalam perjanjian tersebut akan diatur sejumlah aspek, antara lain ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu kerja sama, pembagian risiko, standar layanan, mekanisme pengawasan, serta ketentuan pembiayaan dan pelaksanaan proyek.
‎
‎Ayuni berharap proses penjajakan tersebut dapat berlanjut ke tahapan berikutnya sehingga kerja sama bisa segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku.
‎
‎“Saya mohon kerja sama yang baik dari semua pihak, agar program ini segera terealisasi dan berjalan dengan lancar nantinya,” harapnya.
‎
‎Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melalui sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Maluku, Kasrul Selang, menyambut baik kehadiran PT PPM Regional Maluku.
‎