LENTERA.PRESS, Tanjungbalai – Polemik pasca Musyawarah Daerah (Musda) IV KAMMI Tanjungbalai kembali mencuat setelah sejumlah kader dan demisioner pengurus menyampaikan kritik terhadap proses Musda maupun pelantikan kepengurusan yang belakangan diklaim telah sah secara organisasi.
Demisioner Ketua Umum PD KAMMI Tanjungbalai, Yusuf, menilai bahwa substansi persoalan yang diperdebatkan bukanlah mengenai penggunaan logo, stempel, maupun atribut organisasi sebagaimana yang ramai diperbincangkan, melainkan menyangkut proses dan kepatuhan terhadap aturan organisasi yang berlaku.
Menurut Yusuf, setiap proses organisasi harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan berdasarkan AD/ART. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan yang muncul di kalangan kader tidak boleh dijawab hanya dengan klaim legalitas semata, melainkan dengan penjelasan yang berlandaskan konstitusi organisasi.
“Organisasi kader dibangun di atas aturan, bukan di atas pengakuan sepihak. Ketika muncul pertanyaan dari kader terkait proses Musda maupun pelantikan, maka jawaban yang harus diberikan adalah penjelasan berdasarkan AD/ART, bukan sekadar klaim bahwa semuanya telah selesai,” ujar Yusuf.
Sementara itu, Rizqalsya Toyibi menegaskan bahwa pihaknya masih mempertanyakan pelaksanaan Musda IV yang menurutnya menyisakan persoalan administratif. Ia menilai forum tersebut tidak sepenuhnya menjawab prinsip keterbukaan dan partisipasi sebagaimana yang diamanatkan dalam AD/ART organisasi.
“Jika proses Musda masih dipersoalkan oleh kader, maka wajar apabila hasil yang lahir dari proses tersebut juga menjadi bahan evaluasi. Organisasi tidak bisa dibangun hanya dengan klaim legalitas tanpa menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan,” tegas Rizqalsya.
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa kepemimpinan Rizqalsya Toyibi bukan lahir dari klaim pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, Rizqalsya memperoleh amanah melalui proses konsolidasi yang melibatkan para demisioner PD KAMMI Tanjungbalai bersama unsur Pengurus Wilayah yang memiliki legitimasi dan pandangan yang sama terhadap dinamika organisasi yang terjadi.
Ia menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan yang dinilai perlu segera mendapatkan kepastian agar kaderisasi dan aktivitas organisasi tetap berjalan.
“Rizqalsya ditunjuk melalui hasil konsolidasi bersama antara demisioner dan unsur Pengurus Wilayah yang memiliki legitimasi organisasi. Tujuannya bukan untuk memperuncing konflik, tetapi memastikan roda organisasi tetap berjalan dan kaderisasi tidak berhenti di tengah dinamika yang terjadi,” jelas Yusuf.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kader dalam menjaga keberlangsungan organisasi agar tidak mengalami stagnasi kepemimpinan. Karena itu, pihaknya menilai kepemimpinan Rizqalsya memiliki dasar konsolidasi organisasi yang jelas.
Dalam keterangannya, Yusuf juga menyoroti pemahaman sebagian pihak terhadap fenomena dualisme organisasi. Menurutnya, dualisme bukanlah persoalan yang hanya terjadi di tingkat daerah, melainkan merupakan dinamika yang berkembang dari tingkat pusat hingga daerah akibat adanya perbedaan pandangan mengenai legitimasi dan arah gerakan organisasi.
“Banyak yang berbicara seolah-olah dualisme tidak ada, padahal realitasnya perbedaan legitimasi itu terjadi dari tingkat pusat hingga daerah. Karena itu, masing-masing pihak seharusnya menjalankan perannya sesuai legitimasi yang diyakini dan membuktikan kontribusinya kepada kader serta masyarakat,” ujarnya.
Yusuf menambahkan bahwa organisasi mahasiswa dan organisasi kader harus tetap menjaga independensi gerakan serta menjadikan kepentingan umat, masyarakat, dan kader sebagai orientasi utama. Menurutnya, berbagai perbedaan yang terjadi saat ini seharusnya diselesaikan melalui forum organisasi dan mekanisme konstitusional, bukan melalui saling klaim di ruang publik.
“Kader tidak membutuhkan polemik yang tidak berkesudahan. Kader membutuhkan kepastian arah gerakan, kaderisasi yang berjalan, dan organisasi yang hadir di tengah masyarakat. Di situlah legitimasi sesungguhnya akan diuji,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Yusuf mengajak seluruh kader untuk kembali menjadikan AD/ART sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan setiap perbedaan yang muncul. Ia menilai bahwa sejarah organisasi tidak akan mencatat siapa yang paling sering mengklaim dirinya benar, melainkan siapa yang paling konsisten menjaga konstitusi, merawat kader, dan menghadirkan manfaat bagi umat serta masyarakat.
