LENTERA.PRESS, Medan — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara menyayangkan adanya pernyataan sebagian massa aksi yang menyebut Ketua DPRD Sumatera Utara sebagai “penipu” saat unjuk rasa yang digelar mahasiswa di Gedung DPRD Sumatera Utara pada Senin (22/6/2026).
Ketua Bidang Olahraga KAMMI Sumatera Utara, Alwi Sahroni Nasution, menilai kritik dan penyampaian aspirasi merupakan hak yang dijamin dalam negara demokrasi. Namun demikian, penyampaian pendapat di muka umum tetap harus mengedepankan etika, objektivitas, dan menghormati martabat setiap pihak.
“Kami menghormati semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, penyebutan Ketua DPRD Sumut sebagai penipu tanpa dasar yang jelas merupakan tindakan yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Alwi Sahroni Nasution.
Alwi juga menegaskan bahwa informasi mengenai kondisi kesehatan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, adalah valid. Berdasarkan informasi yang diterima, yang bersangkutan memang sedang dalam kondisi sakit dan menjalani perawatan sehingga tidak dapat menghadiri pertemuan dengan massa aksi secara langsung.
“Kami memperoleh informasi bahwa kondisi kesehatan Ketua DPRD Sumut memang benar adanya. Karena itu, masyarakat dan seluruh elemen mahasiswa perlu menyikapi persoalan ini secara proporsional serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan yang dapat merugikan pihak tertentu,” lanjutnya.
Sebelumnya, aksi yang dilakukan mahasiswa di Gedung DPRD Sumut sempat memanas setelah massa mempertanyakan keabsahan surat keterangan sakit yang ditunjukkan oleh perwakilan DPRD Sumut. Massa menilai dokumen tersebut tidak memenuhi unsur administrasi yang mereka harapkan dan kemudian melontarkan berbagai tudingan kepada pimpinan DPRD Sumut.
KAMMI Sumut mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog yang konstruktif dan menjaga kondusivitas dalam menyampaikan aspirasi. Organisasi mahasiswa dan unsur masyarakat diharapkan tetap menjunjung tinggi prinsip tabayyun, menghormati fakta yang ada, serta menghindari penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi.
“Kami berharap komunikasi antara mahasiswa dan DPRD Sumut dapat terus terjalin dengan baik. Aspirasi masyarakat harus didengar, namun proses penyampaiannya juga perlu dilakukan dengan cara yang santun, beradab, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Alwi.
