MAKASSAR, 28 Oktober 2026 — Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (28/10/2026). Dalam aksi tersebut, GMNI menyoroti maraknya kriminalitas jalanan yang melibatkan anak di bawah umur serta mendesak Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

GMNI Makassar menilai meningkatnya fenomena perang kelompok, tawuran, dan pembegalan yang melibatkan anak-anak dan remaja sepanjang 2026 perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam pembinaan generasi muda, penyediaan ruang aktivitas positif, serta perlindungan anak.

Momentum Hari Sumpah Pemuda yang seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat peran dan potensi generasi muda justru dimanfaatkan GMNI Makassar untuk mengingatkan pemerintah agar lebih serius menangani persoalan sosial yang mengancam masa depan anak-anak.

“Sepanjang 2026, kita terus disuguhkan dengan berita tawuran dan kekerasan jalanan. Ironis, wajah masa depan Makassar justru diwarnai kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur. Ini menjadi alarm bahwa ruang penyaluran energi positif bagi generasi muda perlu diperkuat. Kami menuntut Pemerintah Kota Makassar segera mengambil kebijakan yang cepat, taktis, dan terukur,” tegas Jenderal Lapangan aksi, Bung Roy, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC GMNI Makassar.

GMNI Soroti Lambannya Respons Wali Kota

Selain menyoroti persoalan kriminalitas anak, GMNI Makassar juga mempertanyakan respons Pemerintah Kota Makassar terhadap surat permohonan audiensi yang sebelumnya telah diajukan secara resmi kepada Wali Kota Makassar.

Menurut GMNI, hingga aksi berlangsung, surat tersebut belum mendapatkan tindak lanjut maupun disposisi sebagaimana yang diharapkan. Padahal, permohonan audiensi tersebut dimaksudkan sebagai ruang dialog untuk menyampaikan gagasan dan solusi konkret dalam memutus mata rantai kriminalitas jalanan, membangun pola pembinaan yang edukatif, serta menyelamatkan masa depan generasi muda.

GMNI menilai belum adanya tindak lanjut terhadap permohonan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat.

Bagi GMNI Makassar, penanganan kriminalitas anak tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan dan penindakan hukum. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi melalui pendidikan, pembinaan karakter, pemberdayaan pemuda, penguatan peran keluarga, serta penyediaan ruang kegiatan yang produktif bagi anak-anak dan remaja.

Tiga Tuntutan GMNI Makassar

Dalam aksi tersebut, DPC GMNI Kota Makassar menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Makassar:

1. Mendesak Wali Kota Makassar menemui mahasiswa untuk memberikan penjelasan mengenai grand design atau rancangan besar kebijakan penanganan kriminalitas anak dan kekerasan jalanan di Kota Makassar.
2. Mendesak Pemerintah Kota Makassar melahirkan kebijakan yang cepat, konkret, dan terukur untuk memutus akar persoalan kriminalitas jalanan, tawuran, dan perang kelompok yang melibatkan anak-anak serta remaja.
3. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan kepemudaan, pendidikan, penanganan masalah sosial, dan perlindungan anak.

GMNI Makassar menegaskan bahwa persoalan kriminalitas anak harus ditempatkan sebagai agenda prioritas pemerintah kota. Penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, evaluasi kebijakan yang berjalan, serta program pencegahan yang berkelanjutan agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam perilaku kekerasan dan tindak kriminal.

Aksi Diterima Kesbangpol, GMNI Siap Terus Mengawal

Aksi unjuk rasa tersebut diterima langsung oleh perwakilan Pemerintah Kota Makassar melalui Wakil Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar.

Meski demikian, GMNI Makassar menegaskan akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan agar tidak berhenti sebatas respons terhadap aksi demonstrasi. GMNI juga menyatakan siap meningkatkan intensitas gerakan apabila pemerintah tidak memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap tuntutan tersebut.

Bagi GMNI Makassar, menjaga keamanan kota dan menyelamatkan masa depan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keseriusan pemerintah, keterlibatan masyarakat, serta partisipasi aktif mahasiswa.

Momentum Sumpah Pemuda, menurut GMNI, harus menjadi pengingat bahwa pemuda bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek perubahan yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal kehidupan sosial dan masa depan bangsa.

Merdeka! Mendidik! Memimpin!

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang.

Narahubung: Bung Roy
Ketua DPC GMNI Makassar
Jenderal Lapangan/Koordinator Lapangan Aksi