LENTERA.PRESS, MAKASSAR — Pimpinan Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sulawesi Selatan menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai sebuah langkah besar dan kebijaksanaan dalam kehidupan bernegara, terutama di tengah gonjang-ganjing politik dan berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan, Muh Imran, S.Sos., menyampaikan bahwa keputusan tersebut patut dihargai sebagai bentuk kesediaan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun jabatan.

Menurutnya, stabilitas nasional merupakan sesuatu yang harus dijaga bersama. Dalam situasi politik yang penuh dinamika, sikap seorang pemimpin untuk mengambil keputusan besar demi membuka ruang penyelesaian persoalan bangsa merupakan bagian dari kedewasaan bernegara.

“Saya melihat mundurnya Gibran sebagai sebuah kebijaksanaan besar di tengah kondisi negara yang sedang menghadapi berbagai gonjang-ganjing politik. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk melepaskan jabatan ketika situasi sedang penuh tekanan. Ada kepentingan bangsa yang jauh lebih besar daripada mempertahankan sebuah posisi.”

Muh Imran menilai keputusan tersebut dapat menjadi momentum untuk meredakan ketegangan politik dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk kembali fokus menjalankan agenda pembangunan, memperkuat ekonomi, serta menjawab persoalan masyarakat.

KEUTUHAN BANGSA LEBIH BESAR DARIPADA JABATAN

Ia menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah, bukan hak yang harus dipertahankan dengan segala cara. Karena itu, keputusan Gibran untuk menyerahkan kembali mandatnya kepada rakyat patut dilihat sebagai momentum pembelajaran politik tentang arti tanggung jawab dan kepentingan negara.

“Stabilitas yang kita harapkan hari ini juga harus dibangun melalui sikap kenegarawanan. Ketika situasi politik berpotensi semakin gaduh, keputusan untuk mengambil langkah yang membuka ruang penyelesaian adalah bentuk kebijaksanaan. Bangsa ini tidak boleh terus-menerus tersandera oleh konflik politik dan perebutan kekuasaan.”

Menurut Muh Imran, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengutamakan kepentingan rakyat, menjaga persatuan, serta memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara efektif.

JANGAN BIARKAN GONJANG-GANJING POLITIK MENGHAMBAT PEMBANGUNAN

PW KAMMI Sulsel berharap keputusan tersebut menjadi awal bagi konsolidasi nasional yang lebih sehat. Pemerintah dan seluruh kekuatan politik diharapkan tidak memperpanjang polemik, tetapi menjadikan momentum ini sebagai kesempatan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat kepercayaan publik.

Muh Imran juga mengingatkan bahwa persoalan bangsa tidak berhenti pada pergantian atau pengisian jabatan Wakil Presiden. Masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan, mulai dari persoalan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, ketahanan pangan, penegakan hukum, hingga kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk bertengkar dalam urusan politik, sementara rakyat masih menunggu solusi atas persoalan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan hidup. Stabilitas harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar terlihat tenang di permukaan.”

KAWAL PROSES KONSTITUSIONAL DAN HORMATI DEMOKRASI

PW KAMMI Sulsel juga mendorong agar tindak lanjut pengunduran diri Gibran dilakukan secara terbuka dan sesuai konstitusi. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

KAMMI berharap seluruh proses ketatanegaraan berjalan tertib, demokratis, dan tidak menimbulkan ketidakpastian pemerintahan.

Muh Imran menambahkan bahwa menghargai keputusan pengunduran diri bukan berarti menghentikan kritik maupun evaluasi terhadap persoalan yang telah terjadi. Demokrasi tetap membutuhkan transparansi, pertanggungjawaban, dan penegakan hukum.

“Kita harus mampu membedakan antara kepentingan politik sesaat dan kepentingan bangsa jangka panjang. Keputusan mundur ini patut dihargai, tetapi seluruh proses ketatanegaraan tetap harus dikawal. Kritik tidak boleh mati, demokrasi tidak boleh berhenti, dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi orientasi utama.”

Ia menutup dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak memperkeruh keadaan.

“Indonesia membutuhkan kedewasaan politik. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan itu merusak persatuan. Mari jadikan momentum ini sebagai ruang konsolidasi nasional untuk membawa Indonesia lebih stabil, maju, dan sejahtera.”

Muh Imran, S.Sos.
Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan

PW KAMMI SULAWESI SELATAN
Energi untuk Indonesia | Salam Muslim Negarawan