Yustika Jauhari, S.Ak., M.Ak.
(Dosen Akuntansi D4 Universitas Negeri Makassar)
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memenuhi kebutuhan, termasuk dalam mengakses layanan keuangan. Kini, fasilitas buy now, pay later (BNPL), pinjaman secara daring, dan berbagai layanan kredit dapat diperoleh dengan mudah melalui telepon genggam. Kemudahan ini memang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah kemudahan memperoleh pinjaman itu sudah diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangannya?
Fenomena ini semakin relevan di tengah gaya hidup masyarakat saat ini, khususnya Generasi Z (Gen Z) dan kelompok usia produktif. Media sosial, tren belanja, serta promosi digital sering mendorong seseorang membeli sesuatu tanpa perencanaan. Keinginan mengikuti tren atau tidak ingin tertinggal dari lingkungan sosial dapat memicu perilaku konsumtif. Ketika penghasilan belum mencukupi, fasilitas kredit menjadi jalan pintas untuk memenuhi keinginan tersebut.
Utang sebenarnya bukan sesuatu yang selalu buruk. Kredit dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, pendidikan, atau keperluan mendesak. Persoalan muncul ketika utang digunakan berulang kali untuk membiayai gaya hidup dan memenuhi keinginan yang tidak mendesak.
Kemudahan pembayaran melalui paylater, misalnya, dapat membuat seseorang merasa mampu membeli barang apa pun karena pembayaran bisa dilakukan kemudian. Padahal, limit kredit bukanlah tambahan penghasilan, melainkan kewajiban yang harus dilunasi nantinya. Jika beberapa transaksi cicilan dilakukan sekaligus, beban pembayaran bulanan dapat semakin besar dan mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan lainnya.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa baki debet kredit BNPL perbankan pada September 2026 mencapai Rp31,50 triliun, tumbuh 26,68 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp13,54 triliun. Sementara itu, outstanding pinjaman daring mencapai Rp106,48 triliun. Data tersebut menunjukkan besarnya aktivitas pembiayaan digital di masyarakat, meskipun tidak berarti seluruh pengguna mengalami masalah keuangan.
Tantangan utama bukan hanya akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam menggunakannya secara bijak. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Pada kelompok pelajar dan mahasiswa, indeks literasi tercatat 62,72 persen dan inklusi 92,76 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingginya akses terhadap layanan keuangan belum tentu diikuti pemahaman yang sepadan. Masyarakat perlu memahami manfaat, biaya, bunga, tenor, serta risiko sebelum menggunakan fasilitas kredit.
Selain kemampuan membayar, penggunaan layanan cicilan juga perlu dilihat dari aspek etika dan prinsip agama. Dalam perspektif Islam, transaksi keuangan harus memperhatikan ketentuan syariah, termasuk menghindari riba. Riba menjadi persoalan ketika terdapat tambahan yang disyaratkan atas pinjaman uang karena faktor waktu atau penangguhan pembayaran.
Dengan demikian, keputusan menggunakan cicilan bukan hanya persoalan mampu atau tidak mampu membayar, tetapi juga tentang memastikan transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai prinsip yang diyakini.
Di sisi lain, dalam perspektif akuntansi manajemen, pengelolaan keuangan berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Setiap individu perlu mengatur pendapatan yang terbatas agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempersiapkan kebutuhan masa depan.
Langkah sederhana dapat dimulai dengan menyusun anggaran bulanan, mencatat pengeluaran, mengevaluasi cicilan, dan menyisihkan pendapatan untuk tabungan. Sebelum mengambil pinjaman, seseorang juga perlu menghitung seluruh kewajiban yang dimiliki, bukan hanya melihat kecilnya cicilan per transaksi.
Kemandirian finansial bukan berarti seseorang harus sepenuhnya bebas dari utang. Utang dapat menjadi instrumen yang bermanfaat apabila digunakan secara terencana dan sesuai kemampuan membayar. Namun, keputusan berutang harus didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan yang matang.
Keluarga dan lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan finansial yang sehat. Pendidikan keuangan perlu diterapkan secara praktis agar generasi muda tidak hanya memahami konsep pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga mampu mengelola uang dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, penyedia layanan keuangan perlu menyampaikan informasi biaya dan risiko secara transparan serta memperkuat perlindungan konsumen.
Teknologi digital seharusnya membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan, bukan menciptakan ketergantungan terhadap utang. Kemandirian finansial tidak diukur dari besarnya limit kredit atau banyaknya barang yang dapat dibeli, melainkan dari kemampuan mengendalikan pengeluaran dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
Sebab, kemampuan membeli belum tentu berarti kemampuan membayar, dan kemudahan berutang tidak selalu mencerminkan kemajuan finansial.
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
