PW GPI Maluku Ajak Masyarakat Bijak Menyikapi Isu Negatif yang Menyeret Nama Sufmi Dasco Ahmad

News

LENTERA.PRESS, Ambon – Ketua Wilayah Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Provinsi Maluku, Mustakim Rumasukun, S.Si., mengajak masyarakat untuk lebih bijak, kritis, dan objektif dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang publik, khususnya narasi negatif yang belakangan mengaitkan nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Mustakim menilai, dinamika politik nasional yang berkembang saat ini harus disikapi dengan kedewasaan demokrasi. Perbedaan pandangan dan kepentingan politik merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, setiap figur publik memang terbuka terhadap kritik dan penilaian masyarakat. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, data, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam demokrasi, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang biasa. Tetapi jangan sampai perbedaan kepentingan politik justru berkembang menjadi serangan personal atau pembentukan opini negatif yang tidak didasarkan pada fakta,” ujar Mustakim dalam keterangannya di Ambon, Kamis (19/11/2026).

Dinamika Politik Jangan Mengorbankan Etika Demokrasi

Mustakim mengatakan, munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad dalam diskursus politik nasional, termasuk pembicaraan mengenai figur yang berpotensi mendampingi Presiden Prabowo Subianto, merupakan bagian dari dinamika politik yang perlu disikapi secara proporsional.

Ia menilai, setiap tokoh yang menjadi perhatian publik berhak dinilai berdasarkan rekam jejak, pernyataan, serta kontribusinya. Namun, penilaian tersebut harus tetap mengedepankan objektivitas dan tidak mencampuradukkan fakta dengan spekulasi.

“Silakan masyarakat memberikan penilaian dan kritik terhadap siapa pun. Tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi penghakiman. Kita harus membangun budaya politik yang mengedepankan gagasan, bukan sekadar menyerang pribadi seseorang,” tegasnya.

Soal Isu Judi Online, Jangan Memelintir Pemberitaan

Menanggapi polemik yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan isu judi online (judol), Mustakim meminta masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi maupun interpretasi yang berkembang di media sosial.

Menurutnya, penting bagi publik untuk membedakan substansi pemberitaan media dengan penafsiran pihak lain terhadap isi pemberitaan tersebut.

Ia merujuk pada klarifikasi Sufmi Dasco Ahmad yang diberitakan ANTARA dan CNN Indonesia pada 18 November 2026. Dalam pemberitaan tersebut, Dasco menyatakan bahwa Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online.

“Jangan sampai sebuah pemberitaan kemudian ditafsirkan secara berbeda, lalu berkembang menjadi tuduhan seolah-olah media tersebut secara langsung menyatakan seseorang terlibat judi online. Kita harus bisa membedakan mana isi berita, mana interpretasi, dan mana tuduhan yang dibuat oleh pihak lain,” ujar Mustakim.

Ia menambahkan, masyarakat sebaiknya membaca sumber pemberitaan secara lengkap agar tidak terjebak pada kesimpulan yang dibangun melalui potongan informasi.

“Kalau ingin mengetahui kebenaran sebuah persoalan, lihat sumber aslinya dan pahami konteksnya. Jangan mengambil satu pemberitaan, kemudian ditafsirkan sendiri dan disebarkan seolah-olah menjadi fakta. Cara seperti itu justru dapat membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat,” tambahnya.

Mustakim juga menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditempatkan dalam mekanisme pembuktian yang berlaku. Tidak boleh ada penghakiman terhadap seseorang tanpa dasar dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

PW GPI Maluku Dorong Literasi Digital dan Kedewasaan Publik

Lebih lanjut, Mustakim mengingatkan bahwa perkembangan media sosial menuntut masyarakat untuk semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Menurutnya, generasi muda dan organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi dengan membangun tradisi berpikir kritis, menghormati kebebasan pers, serta menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya.

PW GPI Maluku, lanjutnya, menghormati kebebasan pers dan hak masyarakat dalam menyampaikan kritik. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara.

“Prinsipnya sederhana, kita tidak boleh membenarkan sesuatu tanpa bukti, tetapi juga tidak boleh menuduh seseorang tanpa dasar yang jelas. Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi demokrasi juga membutuhkan etika dan tanggung jawab,” tutup Mustakim Rumasukun.

Mustakim Rumasukun, S.Si.
Ketua Wilayah
Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam
Provinsi Maluku

What do you feel about this post?

0%
like

Like

100%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *