Oleh: Dr. Irfan B., S.Sos., M.A.P.
Dosen Universitas Negeri Makassar
LENTERA.PRESS – Pada 4 Oktober 2026, seorang mahasiswa bernama Muhammad Akmal (24) ditemukan tewas bersimbah darah di trotoar Jalan Perintis Kemerdekaan KM 19, Makassar. Ia bukan pelaku tawuran. Ia hanyalah warga yang terjebak di tengah konfrontasi dua kelompok geng motor—Warmen 27 dan Tabik 22—yang saling serang dengan busur, anak panah, dan air soft gun sejak pukul 02.30 dini hari. Polisi kemudian menetapkan 19 tersangka, dan mayoritas di antaranya masih berstatus anak di bawah umur, dengan rentang usia 15 hingga 17 tahun.
Angka ini bukan insiden tunggal. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat 11 kasus geng motor dan tawuran di Kota Makassar, beberapa di antaranya menelan korban jiwa. Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, bahkan menyebut bahwa dalam lima tahun terakhir, sekitar lima orang meninggal dunia akibat perang kelompok, dan insiden terbaru sempat melukai seorang anggota kepolisian dengan busur. Situasinya sudah bukan lagi kenakalan remaja biasa. Ini adalah darurat kamtibmas yang menuntut respons kolektif—dan di titik inilah edukasi serta peran tokoh masyarakat menjadi kunci yang tidak bisa diabaikan.
Mengapa Penindakan Saja Tidak Cukup
Kepolisian telah bergerak. Tim Trisula dibentuk, patroli dini hari digencarkan, dan Kapolda Sulsel menekankan pentingnya deteksi dini serta pendekatan kepada tokoh masyarakat. Namun, penindakan hukum—betapapun tegasnya—hanya menyentuh hilir. Ia tidak menyentuh akar persoalan: remaja yang kehilangan ruang edukasi, kehilangan figur panutan, dan kehilangan rasa memiliki terhadap lingkungannya.
Di sinilah tokoh masyarakat memegang peran yang tidak bisa digantikan oleh aparat keamanan mana pun. Kapolrestabes Makassar sendiri mengakui bahwa “tidak semua persoalan harus diselesaikan oleh polisi. Kadang-kadang tokoh masyarakat yang ada di lingkungan justru didengar”. Pengakuan ini bukan pelemahan institusi, melainkan pengakuan atas realitas sosiologis: di Makassar, otoritas moral seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ketua RT/RW seringkali lebih efektif menjangkau anak-anak muda daripada seragam dinas.
Tradisi yang Harus Dihidupkan Kembali
Makassar sebenarnya memiliki khazanah budaya yang sangat kaya untuk mencegah kekerasan kelompok. Tradisi Tudang Sipulung—duduk bersama untuk bermusyawarah—telah lama menjadi mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal Bugis-Makassar. Forum ini bukan sekadar seremonial. Ketika Kapolsek Rappocini menggelar Tudang Sipulung bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ketua RT/RW pada November 2026, pesan yang disampaikan jelas: keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan deteksi dini harus dimulai dari tingkat lingkungan.
Hal serupa tampak dalam forum Ngopi Kamtibmas yang rutin digelar Polrestabes Makassar. Dalam forum ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda duduk bersama membahas persoalan konkret—dari geng motor hingga balap liar. Yang membuat forum-forum ini bernilai bukanlah formalitasnya, melainkan fungsi edukatifnya: di sanalah warga belajar mengenali tanda-tanda awal keterlibatan anak dalam geng, dan di sanalah tokoh masyarakat belajar bagaimana merangkul—bukan menghakimi—anak-anak yang berisiko.
Anggota DPRD Makassar, Adi Akbar, bahkan mengusulkan pendekatan yang lebih berani: merangkul ketua geng motor dan melibatkannya dalam urusan keamanan lingkungan. Pengalamannya di Maccini membuktikan bahwa pendekatan ini efektif. “Yang orang ditakuti tapi dalam hal kriminal, itu saya rangkul… Apalagi kalau pemerintah dekat sama geng-geng begitu. Insyaallah tidak bakalan,” ujarnya. Ini bukan berarti memberi ruang impunitas bagi pelaku kekerasan. Ini adalah strategi edukasi berbasis hubungan: menjangkau mereka yang selama ini merasa tidak pernah didengar oleh negara.
Regulasi Ada, tetapi Edukasi Harus Menjadi Ruhnya
Secara regulatif, Makassar tidak kekurangan instrumen. Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat telah menjadi dasar hukum bagi penertiban aktivitas yang mengganggu kamtibmas. DPRD juga mendorong penerbitan Peraturan Wali Kota tentang jam malam sebagai respons atas aksi geng motor yang semakin brutal. Bahkan, legislator mengusulkan sanksi administratif—seperti pencatatan dalam rekam jejak kependudukan—bagi remaja yang terlibat geng motor.
Namun, regulasi tanpa edukasi hanyalah huruf mati. Jam malam tanpa pendampingan hanya memindahkan masalah dari jalanan ke rumah, tanpa menyentuh akar penyebabnya. Sanksi administratif tanpa pembinaan hanya menstigma anak, tanpa memberi jalan keluar. Karena itu, setiap instrumen regulatif harus disertai dengan program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan.
Di sinilah peran tokoh masyarakat menjadi jembatan. Camat dan lurah—sebagaimana ditegaskan Muchlis Misbah—harus aktif turun ke masyarakat untuk mengedukasi anak-anak muda agar tidak terjerumus dalam perang kelompok. Dinas Pendidikan didorong mendata anak putus sekolah agar dapat difasilitasi kembali mengenyam pendidikan. Dan tokoh agama—sebagaimana diingatkan Bhabinkamtibmas Rappocini—perlu bersama-sama memberikan pembinaan kepada generasi muda agar tidak mudah terpengaruh ajakan kekerasan.
Geng motor dan perang kelompok di Makassar bukanlah persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan pengerahan personel atau penambahan pasal pidana. Ia adalah persoalan pendidikan, keteladanan, dan ikatan sosial yang telah lama terlepas. Selama anak-anak muda kita lebih mengenal lorong tempat mereka berkumpul daripada ruang tempat mereka belajar, selama tokoh-tokoh yang mereka dengar bukanlah orang tua dan guru melainkan admin grup media sosial, maka kekerasan akan terus menemukan lahan suburnya.
Tudang Sipulung mengajarkan satu hal mendasar: duduk bersama, mendengar, dan mencari solusi. Jika tradisi ini dihidupkan secara konsisten—bukan hanya ketika korban sudah berjatuhan—maka Makassar tidak hanya akan aman secara statistik, tetapi juga pulih secara sosial. Keamanan bukanlah absennya kejahatan, melainkan hadirnya kepedulian. Dan kepedulian itulah yang harus menjadi ruh dari setiap edukasi dan setiap peran yang diambil oleh tokoh masyarakat.
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
