LENTERA.PRESS, MAKASSAR – Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Bergerak Sulawesi Selatan (KPMB Sulsel) melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola dana pendidikan di Kota Makassar menyusul terungkapnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terkait dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 di SDN Tallo Tua 69.
Perwakilan KPMB Sulsel, M. Aulady, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk segera turun tangan menyelidiki temuan belanja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp151.578.409,00 tersebut.
Menurutnya, kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada penyelesaian administratif semata karena sudah menyentuh ranah dugaan penyalahgunaan anggaran negara.
“Temuan BPK ini sangat terang-benderang. Lebih dari 35 persen dari total Rp425,7 juta Dana BOSP di SDN Tallo Tua 69 dipertanggungjawabkan secara fiktif untuk kepentingan di luar operasional sekolah. Ini bukan lagi kelalaian administrasi biasa, melainkan dugaan tindak pidana korupsi yang wajib diusut oleh Kejati Sulsel,” tegas M. Aulady dalam keterangannya.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulsel, rincian belanja bermasalah di SDN Tallo Tua 69 meliputi pengadaan laptop, mebel, belanja pemeliharaan, alat tulis kantor (ATK), hingga pembayaran honorarium kepada pegawai yang statusnya sudah tidak aktif.
Dalam pemeriksaan BPK, Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP setempat bahkan mengakui bahwa dana tersebut memang digunakan untuk kepentingan di luar operasional sekolah. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025.
Soroti Kelalaian Disdik Makassar dan Pelampauan Anggaran Rp4,92 Miliar
Selain mendesak pemeriksaan terhadap pihak sekolah, M. Aulady juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan di tubuh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar.
KPMB Sulsel menilai Tim Penyelenggara BOSP Disdik Makassar lalai karena terbukti tidak menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penatausahaan serta tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara optimal di lapangan.
KPMB Sulsel juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kejanggalan lain dalam LHP BPK tersebut, yakni adanya pelampauan realisasi anggaran belanja Dana BOSP dan Hibah BOS di Disdik Makassar yang mencapai Rp4.923.735.210,91.
Pelampauan anggaran yang hampir mencapai Rp5 miliar itu dipicu oleh pembiaran pergeseran anggaran dalam aplikasi ARKAS secara sewaktu-waktu tanpa diikuti penyesuaian pada APBD Perubahan. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
“Pengembalian kerugian negara sebesar Rp151,57 juta ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagaimana direkomendasikan BPK tidak serta-merta menghapus unsur pidana apabila terbukti terdapat niat jahat dan rekayasa laporan pertanggungjawaban. Kejati Sulsel harus memanggil dan memeriksa Kepala SDN Tallo Tua 69, Bendahara BOSP, serta pejabat terkait di Dinas Pendidikan Kota Makassar,” pungkas M. Aulady.
KPMB Sulsel menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan siap menggelar aksi demonstrasi sekaligus menyerahkan laporan resmi beserta dokumen LHP BPK ke Kejati Sulsel guna memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
