LENTERA.PRESS, Singapura– Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., tampil dalam forum internasional 10th Shimadzu Global Pharma Summit 2026: Thought Leaders’ Perspectives yang berlangsung di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Millenia, Singapura, Jumat (20/11/2026). Di hadapan para pemimpin industri farmasi, ilmuwan, regulator, dan pemangku kepentingan kesehatan global, Taruna Ikrar memaparkan arah transformasi regulasi farmasi Indonesia menuju sistem pengawasan berkelas dunia berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), inovasi teknologi, serta penguatan daya saing industri nasional.
Dalam paparannya bertajuk Indonesia’s Pharmaceutical and Regulatory Outlook, Taruna Ikrar menegaskan bahwa Indonesia kini memasuki babak baru pembangunan sektor farmasi. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dan keberadaan 266 produsen farmasi yang mencakup obat konvensional, produk biologi, hingga terapi canggih, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri farmasi di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, penguatan industri harus berjalan beriringan dengan sistem regulasi yang kredibel, transparan, berbasis ilmu pengetahuan, serta berorientasi pada keselamatan pasien.
Taruna Ikrar menjelaskan bahwa salah satu tonggak penting transformasi BPOM adalah keberhasilan meraih pengakuan WHO Listed Authority (WLA) dari Organisasi Kesehatan Dunia pada Desember 2025. Pengakuan tersebut mencakup lima fungsi regulasi vaksin yang telah memenuhi tingkat kematangan tertinggi WHO, yakni Maturity Level 4. Pencapaian ini menempatkan Indonesia dalam jajaran otoritas regulasi yang diakui secara internasional sekaligus membuka peluang perluasan kerja sama global, penguatan kepercayaan industri, dan percepatan akses terhadap produk kesehatan yang terjamin mutu, keamanan, serta khasiatnya.
“Pengakuan WHO bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Regulasi yang unggul harus mampu melindungi masyarakat, mempercepat inovasi yang bertanggung jawab, serta memberikan kepastian bagi industri farmasi untuk tumbuh dan bersaing di tingkat global,” tegas Taruna Ikrar.
Lebih jauh, Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa ekosistem obat dan makanan Indonesia memiliki nilai ekonomi sekitar Rp10.000 triliun per tahun, yang dalam paparannya diperkirakan setara 35–40 persen produk domestik bruto nasional. Ekosistem tersebut melibatkan sekitar 45.000 perusahaan besar dan 4,2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Besarnya potensi ekonomi tersebut menunjukkan bahwa BPOM tidak hanya menjalankan fungsi perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui kepastian regulasi, peningkatan kualitas produk, penguatan investasi, dan penciptaan iklim usaha yang kompetitif.
Dalam menghadapi perkembangan teknologi kesehatan global, BPOM juga tengah mengembangkan Smart Regulatory System melalui penguatan infrastruktur ONE DATA INA FDA, integrasi layanan digital, serta pemanfaatan AI dan ilmu komputasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan. Transformasi ini diarahkan untuk mempercepat identifikasi risiko, meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, dan memperkuat pengawasan sepanjang siklus hidup produk, mulai dari penelitian dan uji klinis hingga pengawasan setelah produk beredar. Interoperabilitas sistem e-BPOM dengan SATUSEHAT juga terus diperkuat untuk mendukung pemanfaatan Real-World Data dan Real-World Evidence dalam proses regulasi.
Meski demikian, Taruna Ikrar menekankan bahwa penggunaan AI tidak boleh menggantikan tanggung jawab ilmiah manusia. BPOM menerapkan prinsip Human-in-the-Loop, yakni teknologi digunakan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan, sementara keputusan regulasi akhir tetap berada pada tenaga ahli dengan landasan bukti ilmiah yang tervalidasi. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan kemajuan teknologi berjalan selaras dengan prinsip keselamatan pasien, etika, akuntabilitas, dan kepentingan kesehatan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Taruna Ikrar juga memaparkan kekuatan jaringan laboratorium BPOM yang terdiri atas laboratorium pusat dan 83 laboratorium pada kantor regional di 38 provinsi, yang dikelompokkan dalam delapan hub regional. Jaringan pengujian nasional ini didukung teknologi analitik presisi tinggi, termasuk 686 instrumen Shimadzu dari 17 jenis perangkat analitik, dengan 627 unit atau sekitar 91,4 persen berada dalam kondisi operasional baik. Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung pengujian mutu, pendeteksian produk yang tidak memenuhi standar, serta penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk memperkuat kapasitas tersebut, Taruna Ikrar secara terbuka mengundang Shimadzu menjadi mitra teknologi strategis BPOM melalui lima bidang kolaborasi, yakni manajemen dan pemeliharaan peralatan sepanjang siklus hidupnya, integrasi digital, pengembangan metode pengujian bersama dan penelitian terapan, inovasi kimia hijau (Green Chemistry), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan program Training of Trainers (ToT). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian teknologi laboratorium nasional sekaligus mendorong pengembangan metode pengujian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.
Tidak hanya memperkuat kapasitas domestik, Indonesia juga menawarkan gagasan pembentukan Regional Policy Analysis Hub, sebuah pusat kolaborasi analisis kebijakan regulasi yang menghubungkan BPOM, perguruan tinggi, industri farmasi, dan regulator negara-negara ASEAN. Inisiatif tersebut diarahkan untuk mengembangkan kajian kebijakan bersama, harmonisasi regulasi, pemanfaatan mekanisme regulatory reliance, serta peningkatan kapasitas talenta regulasi masa depan. Melalui pendekatan ini, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran yang semakin strategis dalam membangun ekosistem regulasi farmasi kawasan yang terintegrasi dan berbasis bukti ilmiah.
Sebagai tindak lanjut penguatan kerja sama internasional, Taruna Ikrar juga mengundang para pemimpin regulator, akademisi, dan industri farmasi global menghadiri Global Health Products Regulatory Science (GHPRS) Forum 2026 yang akan berlangsung pada 1–4 Desember 2026 di Bali. Forum internasional tersebut akan mengusung kolaborasi Academia, Business, and Government (ABG) sebagai fondasi pengembangan ilmu regulasi, inovasi kesehatan, harmonisasi kebijakan, dan perluasan kemitraan strategis antarnegara. Kehadiran forum ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan regulasi dan inovasi produk kesehatan global.
Mengakhiri paparannya, Taruna Ikrar mengingatkan bahwa kemajuan regulasi tidak boleh hanya diukur dari kecepatan pelayanan, kecanggihan teknologi, atau pengakuan internasional, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. “Setiap izin yang kami setujui, setiap persoalan yang kami selesaikan, dan setiap dokumen yang kami tanda tangani membawa tanggung jawab yang jauh melampaui prosedur administratif, yaitu tanggung jawab melindungi kehidupan manusia. Itulah makna sejati keunggulan regulasi,” pungkasnya.
Kehadiran Kepala BPOM RI dalam forum farmasi internasional di Singapura tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan kemajuan sistem regulasi Indonesia, memperluas diplomasi kesehatan, serta membuka peluang kemitraan teknologi dan investasi. Melalui penguatan kualitas regulasi, transformasi digital, inovasi ilmiah, dan kolaborasi global, Indonesia berupaya membangun industri farmasi nasional yang semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi kesehatan masyarakat dunia.
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
