LENTERA.PRESS, MAKASSAR — Sikap politik Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, dinilai telah memasuki babak peralihan yang penuh ketidakpastian. Demikian pandangan Dedi Alamsyah, pengamat politik sekaligus CEO PT Duta Politika Indonesia, yang menyatakan pergeseran ini sebenarnya telah dapat diprediksi jauh sebelumnya, tepat sejak terjadinya gejolak pada Musyawarah Daerah Partai Golkar Sulawesi Selatan.
Menurut Dedi, posisi Appi mulai terjepit ketika ia berniat maju dalam Musda Golkar Sulsel, dan semakin terdesak setelah gagal mendapatkan tiket. Kondisi tersebut, tegasnya, berakar dari satu sebab utama: konflik pribadi antara Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan politisi Erwin Aksa.
“Nasi telah menjadi bubur. Wajar jika Appi mengambil langkah untuk hijrah ke partai lain jika tak lagi dihargai di tempatnya,” ujar Dedi.
Menyusul kemungkinan perpindahan itu, muncul pertanyaan besar: ke mana gerbong pendukung Appi akan melangkah? Apakah tetap bertahan di Golkar atau ikut beralih ke Partai Demokrat?
“Jawabannya dapat diprediksi: akan terjadi hijrah besar-besaran dari lingkaran Appi meninggalkan Golkar menuju Demokrat,” ungkapnya.
Fenomena ini mengingatkan pada peristiwa ketika Ilham Arief Sirajuddin (IAS) hijrah ke Demokrat Sulsel. Golkar, kata Dedi, adalah partai kader yang membentuk politisi-politisi tangguh, sehingga siapa pun yang pernah berada di dalamnya membawa pengaruh yang kuat.
Namun langkah politik Appi kali ini dinilai lebih berat dibandingkan masa IAS. Sebab, kini Appi menjabat sebagai Wali Kota dan keputusannya dipengaruhi pula oleh dinamika politik tingkat nasional.
Di sisi lain, Dedi mengingatkan agar Appi lebih berhati-hati jika berada di Demokrat. Setiap pergeseran atau masalah politik di tingkat pusat akan berimbas langsung ke daerah.
“Politik saat ini sangat sensitif dan emosional. Sekali saja Demokrat mengambil langkah yang keliru dalam koalisi nasional, dampaknya pasti akan terasa di Demokrat Sulsel,” tegasnya.
Appi, lanjut Dedi, bukan sekadar kader partai; ia adalah representasi rakyat Makassar. Di Golkar, posisinya cenderung lebih stabil karena partai tersebut telah mempertegas diri sebagai pendukung setia pemerintah. Hal ini membuat Golkar dipercaya penuh oleh Presiden Prabowo Subianto — salah satunya ditandai dengan kepercayaan kepada Bahlil Lahadalia memegang dua jabatan di kabinet.
“Sebabnya sederhana: Bahlil telah berjanji kepada Prabowo tidak akan maju dalam Pilpres. Ada rasa aman di hati Presiden terhadap Golkar, partai yang tidak akan menjadi duri dalam daging di masa mendatang,” paparnya.
Pertanyaannya kini: apakah Demokrat dapat memberikan kepastian serupa? Apakah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak akan menjadi lawan Gerindra di masa depan? Apakah Demokrat siap menjaga keutuhan koalisi? Apakah AHY dapat diterima sebagai bagian dari barisan pendukung tanpa mengganggu keseimbangan yang telah terbangun?
“Segala kekhawatiran ini harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai keputusan politik yang diambil justru merugikan warga Makassar. Apakah kota ini tetap akan mendapat perhatian, baik secara politik maupun alokasi fiskal dari pusat?” tanyanya.
Pada akhirnya, Dedi menyatakan semoga Makassar tetap dalam keadaan baik dan terus berkemajuan, apa pun pilihan politik para pemimpinnya.
“Kita lihat saja nanti. Sebagai rakyat Makassar, tugas kita mendoakan agar kota ini tetap aman, baik, dan terus melangkah ke depan,” pungkasnya.
